Terkait dengan hal ini, kembali kita harus membuka pemikiran dari para pendiri bangsa.

Ada 3 (tiga) konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia ketika itu sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Haluan Negara. Ketiganya saling berkait kelindan dan saling menopang antar satu dengan yang lainnya yang disebut sebagai triangle of basic state consensus atau tiga pilar consensus kebangsaan yang dapat diurai sebagai berikut:

Pertama, nilai-nilai filosofis Pancasila yang bersifat abstrak dan pasal-pasal Konstitusi yang berisi norma-norma dasar perlu arahan bagaimana cara melembagakannya. Untuk itu, diperlukan suatu kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan dasar (directive principles) tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi itu ke dalam pranata publik, yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan. Itu sebabnya dibutuhkan Haluan Negara yang menjadi satu kesatuan yang melengkapi keberadaan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, Haluan Negara sebagai kebijakan dasar, yang mengandung prinsip-prinsip direktif. Prinsip direktif itu merupakan panduan yang mengarahkan haluan kebijakan negara bagi pemerintah pusat dan daerah yang harus dijadikan pegangan sebagai kerangka kerja dalam merumuskan materi perundang-undangan dan program-program pemerintahan Di samping sebagai panduan kebijakan negara, prinsip-prinsip-pokok pengarah atau pemandu itu berfungsi sebagai barometer pengawas terhadap jalannya pemerintahan yang dapat dipergunakan oleh warga negara dalam menilai kinerja pemerintah melalui pemilihan umum.

Dengan demikian, Pembangunan Semesta Berencana Sebagai Basis Haluan Pembangunan Bali 2025-2125 bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Bali an sich, namun lebih luas lagi penguatan Bali dan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Ketiga, efektivitas pemerintahan Provinsi Bali juga harus diperhatikan. Pemerintahan yang diselenggarakan dalam kerangka membangun jati diri masyarakat Bali yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal ini perlu ditekankan karena belajar dari pengalaman beberapa provinsi yang menyandang status khusus justru kadang-kadang dilakukan tanpa efektivitas pemerintahan.

Hal ini berimplikasi pada semakin jauhnya praktek otonomi khusus dari tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial yang diharapkan masyarakat.

Karena itu, Pembangunan Semesta Berencana Sebagai Basis Haluan Pembangunan Bali 2025-2125 dirumuskan sesuai dengan asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif dan menjamin kepastian hukum.