TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanggar aturan karena ikut campur dalam urusan pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman yang menyatakan Jokowi mengajak perang dengan rakyat jika tidak netral dalam Pilpres 2024.

"Itu pernyataan yang bernada emosi saja kan kita ini negara hukum, semua harus sesuai aturan. Setiap orang, setiap tokoh berhak untuk terlibat di politik sepanjang tidak melanggar hukum, termasuk Pak Jokowi sah-sah saja," ujar Jazilul kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

Jazilul menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga tak melanggar aturan mengenai cawe-cawe tersebut. Buktinya, Bawaslu RI tidak pernah menegur Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Tapi sekarang muncul istilah cawe-cawe, nggak tau ini siapa ini. Cawe-cawe itu artinya ikut-ikutan, emang ada larangan cawe-cawe? kan nggak ada, kalau ada pasti Bawaslu sudah menegur, jadi pemilu itu ajang damai, ajang peralihan kekuasaan secara damai," jelas Jazilul.

Lebih lanjut, Jazilul pun menantang kepada pihak yang keberatan dengan Presiden Jokowi.

Dia bilang, pihak itu bisa saja melaporkan tindakan tersebut ke pengadilan.

"Untuk apa mengobarkan perang, kalau Pak Jokowi itu ada salah atau melanggar hukum hadapkan  saja ke pengadilan, beres itu. Jadi jangan buat statement yang kemudian memanas-manasi atau memancing emosi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Negara beberapa hari yang lalu.

"Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," kata Benny dalam cuitannya Twitternya @BennyHarmanID, dikutip Selasa (9/5/2023).

Benny juga mewanti-wanti Jokowi agar berhati-hati bersikap. 

"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu. #RakyatMonitor#," ujar Benny.

Legislator Komisi III DPR RI menjelaskan maksudnya lebih jauh soal perang yang dia twitkan. 

"Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu," jelasnya.