Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, (10/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang dan ucapan selamat atas keketuaan Kamboja di ASEAN pada tahun lalu.

"Presiden juga menyampaikan apresiasi terima kasih atas dukungan Kamboja terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dikutip dari Sekretariat Presiden.

Selain itu, kedua pemimpin juga membahas mengenai peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara.

Presiden Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Kamboja.

"Termasuk keinginan Indonesia untuk terlibat di dalam pembangunan di Kamboja terutama di dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur," ungkap Menlu Retno.

Baca juga: Buka Welcoming Dinner KTT ASEAN, Jokowi Promosikan Pulau Komodo

Presiden Jokowi turut menyampaikan apresiasi atas bantuan Kamboja dalam penyelamatan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan orang hingga kejahatan daring.

"Bapak Presiden juga menyampaikan terima kasih atas bantuan Kamboja pada saat kita harus menyelamatkan para WNI korban human traficking terutama untuk kejahatan online scheme,” ucap Menlu Retno.

Sementara itu, Perdana Menteri Hun Sen turut menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Indonesia atas insiden bendera Indonesia yang dipasang terbalik saat acara pendahulu sebelum upacara pembukaan SEA Games 2023 Kamboja.

Baca juga: Kementerian BUMN Pastikan Keandalan Listrik di KTT ASEAN

"Perdana Menteri Hun Sen menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas insiden terbaliknya bendera Indonesia di awal acara pembukaan SEA Games," kata Menlu Retno.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.