Dalam pidatonya, Anies meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan intervensi soal pencapresan di Pemilu 2024.

Mantan Menteri Pendidikan meminta Presiden Jokowi bersikap netral.

“Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record."

“Jadi tidak perlu ada intervensi,” kata Anies Baswedan, Minggu (7/5/2023), dikutip dari TribunJakarta.com.

Anies juga menyindir pihak yang takut kehilangan kekuasaannya, lantaran Pilpres 2024 bukanlah hal yang baru.

“Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak juga berpindah, (kekuasaan) ini ada pada saudara semua rakyat Indonesia."

“Kepada kekuatan pada rakyat, bukan pada yang lain. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik, itu hak untuk menentukan perjuangan,” ujarnya.

2. Kritik program mobil listrik

Anies juga mengkritik program subsidi mobil listrik yang dijalankan pemerintah. 

Bacapres dari Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat dan PKS) ini menyebut para pemilik mobil listrik adalah golongan yang tidak berhak mendapatkan subsidi.

"Soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies.

Lagi pula, kata Anies, penggunaan kendaraan listrik akan lebih baik jika berfokus pada kendaraan umum berbasis listrik.

"Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," ucapnya.

"Emisi perkilometer perkapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," imbuhnya.