Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menyebut, presiden atau menteri pembantu presiden di kabinet tidak perlu titip-menitip nama capres atau cawapres.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, hal tersebut bisa dianggap intervensi bahkan intimidasi, karena pemerintah melakukan tugas yang tak semestinya mereka lakukan.

"Kalau mengerti demokrasi, ini bisa dianggap intervensi bahkan intimidasi dalam bentuk halus. Karena bukan ranahnya pemerintah memikirkan siapa capres dan cawapres selanjutnya," kata Herzaky, melalui keterangan pers tertulis, Kamis (11/5/2023).

Baca juga: Nusron Wahid Bantah Jokowi Intervensi Urusan Capres 2024: Apa Salahnya Kalau Hanya Urun Rembuk?

Menurutnya, tugas pemerintah adalah menjalankan kebijakan dan program yang bermanfaat untuk rakyat.

Ia kemudian mengatakan, lebih baik agar pemerintah fokus dengan kerja-kerja utamanya mengurus rakyat yang sedang kesusahan.

"Waktu tinggal 1,5 tahun, masih banyak janji kampanye yang belum dilaksanakan, masih banyak rakyat yang tenggelam dalam kemiskinan, karena sulit mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup akibat harga sembako terus melonjak," katanya.

"Pemerintah fokus saja dengan kerja-kerja utamanya mengurus rakyat yang sedang kesusahan," sambungnya.

Lebih lanjut, Herzaky mendorong pemerintah merancang cetak biru pembangunan, jika berharap ada keberlanjutan pembangunan di periode masa jabatan presiden selanjutnya.

Hal itu, katanya, sama seperti yang dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Herzaky menyinggung, pemerintah saat ini justru sibuk mendorong koalisi dan capres jelang Pilpres 2024.

"Menyiapkan fondasi pembangunan buat era selanjutnya. Bukan malah sibuk dorong koalisi A atau koalisi B, dorong capres A atau B, cawapres C atau D," ucapnya.

Baca juga: Elite PKB Ungkap Koalisi Besar Bakal Segera Deklarasikan Capres-Cawapres Bulan Depan

Adapun katanya, pemerintah baiknya memastikan Pileg dan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, jujur, adil, dan tanpa intervensi serta tanpa intimidasi.

"Bukan malah sejak awal mau geser-geser pemilu lah, perpanjangan masa jabatan lah, dan sekarang sibuk mau atur-atur siapa calon pemimpin selanjutnya," katanya.

Terkait hal ini, Herzaky menyebut, wajar jika demokrasi Indonesia semakin menurun kualitasnya di era ini.

Hal itu menurutnya, dikarenakan para pemimlin di kabinet tidak bisa membedakan mana praktik-praktik demokrasi dan mana praktik monarki atau kerajaan.

"Pantas saja demokrasi di Indonesia makin menurun kualitasnya di era ini. Karena pemimpin-pemimpinnya di kabinet tidak bisa membedakan, mana praktik-praktik demokrasi dan mana praktik-praktik monarki atau kerajaan," tuturnya.

"Kalau presiden atau pemerintah merasa mereka raja, mereka punya kekuasaan mutlak, dan sistem pemerintahan kita adalah kerajaan, barulah mereka ikut-ikutan menentukan siapa penerusnya. Tapi, negara kita ini negara demokrasi," tegas Herzaky.