Hal itu disampaikan Benny, dalam sambutannya saat melepas 367 PMI skema G to G Korea Selatan, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (15/5/2023).

Momen itu berawal, ketika Benny menjelaskan mengenai hal yang dilakukan BP2MI untuk melayani pekerja migran Indonesia (PMI).

Benny mengatakan, banyak hal yang sebetulnya ingin ditanggung BP2MI dalam proses memberikan pelayanan itu. 

Namun, kata Benny, hal itu sulit karena anggaran BP2MI dari pemerintah yang menurutnya kecil.

Baca juga: Keluhkan Anggaran Kecil, Kepala BP2MI Sebut Harus Sewa Ambulans untuk Jemput PMI Sakit

"Kita ingin menanggung banyak hal sebetuknya. Tapi anggarannya kecil," kata Benny, di Jakarta, Senin ini.

"Anggaran BP2MI itu Rp 300 miliar. Enggak pernah naik," sambungnya.

Dijelaskan Benny, 61 persen dari jumlah anggaran BP2MI dihabiskan untuk pegawai.

Sisa 39 persen, katanya, dialokasikan untuk program.

Karena jumlah tersebut, menurut Benny, tidak mencukupi. Alhasil, BP2MI pun harus mengemis ke beberapa instansi lain.

"61 persen habis untuk pegawai, karena kita punya kantor di 23 provinsi. Jadi hanya 39 biaya program. Akhirnya inilah lembaga yang ngemis-ngemis untuk program," ungkapnya.

"Ngemis ke Mandiri, dibantu apa. Nanti kita curhat ke Baznas, dibantu apa oleh Baznas," sambungnya.

Bahkan, Benny mengatakan, BP2MI harus menyewa ambulans untuk membawa PMI yang pulang dari luar negeri dalam kondisi sakit, dari bandara menuju ke rumah sakit.

"Bayangin, menanganu orang sakit pulang dari luar negeru, ambulansnya kita nyewa. Naudzubillah," katanya.

Hal itu diungkapkan Benny, membuatnya berpikir terkait keseriusan pemerintah dalam mengurus PMI.

"Makanya saya berpikir negara ini serius enggak sih ngurus PMI. Hanya untuk ambulans kita butuh di 23 provinsi, dan di pusat, Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput peti jenazah, menjemput orang sakit untuk kita rujuk ke rumah sakit," lanjut Benny.