Komisi I DPR Akan Minta Penjelasan Panglima TNI soal Maraknya Jual Beli Senjata di Papua
Mayjen Saleh mengakui ada oknum prajurit tergiur menjual senjata api dan amunisi karena harganya yang mahal.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendorong temuan terkait maraknya praktik jual beli senjata dan amunisi khususnya di Kodam Cenderawasih dibawa dalam Rapat Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Legislator Partai Golkar ini menilai, kasus tersebut pantas menjadi perhatian supaya segera diambil langkah pencegahan dan penindakan yang efektif.
Selain itu, DPR ingin mendengarkan secara utuh penjelasan Panglima TNI terkait hal tersebut.
"Kita ingin angkat ini di rapat internal terlebih dahulu pekan depan supaya masuk agenda Rapat dengan Panglima TNI. Soal ini amat serius dan kami di DPR tentu ingin mendengar penjelasan utuh dari Panglima TNI terkait informasi yang selama ini beredar," kata Christina kepada wartawan, Selasa (16/5/2023).
Baca juga: Jokowi Sebut Menjaga Keamanan di Papua Bukan Hal Mudah: Medannya Betul-betul Sulit
Praktik jual beli senjata dan amunisi kata dia makin terbuka usai penjelasan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang mengungkap ada 24 kasus jual beli senjata dan amunisi sejak tahun 2022 yang dilakukan oknum anggota TNI.
Mayjen Saleh mengakui ada oknum prajurit tergiur menjual senjata api dan amunisi karena harganya yang mahal.
"Kita apresiasi ada keterbukaan dari TNI mengenai hal ini yang tentu mempermudah jalan untuk segera menghentikan praktik amat sangat tidak manusiawi ini. Karena sama saja dengan memberi jalan membunuh sesama prajurit TNI dan meneror masyarakat sipil," ujar Christina.
Christina meyakini masih banyak informasi lain yang perlu digali dengan Panglima TNI menyangkut hal ini.
Kasus jual beli senjata dan amunisi menurut Ketua DPP Golkar tersebut bukan melulu jumlah pelanggaran dan tindakan hukum yang perlu diambil tetapi juga bagaimana pola, aktor, lokasi atau hal detail lain terkait ini.
"Kalau kemarin Pangdam bicara soal harga 1 butir peluru dijual Rp 200.000 dan bisa naik hingga Rp 300.000, bagaimana dengan senjata? Pasti lebih mahal lagi dan makin menggiurkan. Nah informasi seperti ini akan kita klarifikasi. Kita tidak ingin soal amat krusial ini berlalu begitu saja tanpa ada kejelasan penyelesaiannya," pungkas Christina.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.