Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan calon wakil presiden (cawapres) yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo nanti, adalah orang yang tepat sesuai yang diinginkannya.

Oleh karena itu, menurut Pangi, relawan pro Jokowi yang digerakkan dalam acara bertajuk Musyawarah Rakyat (Musra) menjadi senjata RI1 untuk bernegosiasi dengan partai politik, terutama PDI Perjuangan (PDIP).

"Musra sepertinya sudah dijadikan sebagai daya tawar atau bargaining position oleh Jokowi untuk bernegosiasi dengan partai politik, terutama dengan PDIP untuk memuluskan langkahnya (Jokowi), dan sejauh ini telah terbukti cukup ampuh," kata Pangi, melalui keterangan pers tertulis, Kamis (18/5/2023).

Pangi mengatakan, melalui ajang Musra, Jokowi sedang mengirim setidaknya tiga pesan sekaligus.

Pertama, katanya, pesan kepada internal relawan untuk bahu membahu melakukan penguatan soliditas relawan.

Baca juga: Pengamat: Pidato Jokowi yang Berapi-api di Musra Tunjukkan Ada yang Belum Selesai di Pemerintahannya

"Kedua, pesan kepada partai politik untuk mendengarkan suara relawan, suara relawan harus diperhitungkan," ucapnya.

Kemudian pesan ketiga, ucapnya, selain dukungan partai politik, Jokowi ingin menyampaikan bahwa dia masih punya dukungan jejaring yang kuat di akar rumput melalui simpul-simpul relawan.

Sementara itu, Pangi menilai langkah politik yang dilakukan Jokowi tidak sepenuhnya bisa diterima.

"Ini akan menjadi 'preseden' buruk di mana presiden yang sedang berkuasa tanpa rasa malu menjadikan dirinya makelar demi kepentingsn politik temporal dan merendahkan dirinya sendiri," katanya.

Dijelaskan Pangi, seorang presiden sudah selayaknya naik level menjadi seorang negarawa. Bukan hanya sekadar politisi pragmatis gila kuasa.

Selanjutnya, Pangi menjelaskan, ada dampak negatif yang akan sangat berbahaya bagi Pemilu 2024 nanti, jika Jokowi terlibat aktif dalam melakukan negosiasi, bahkan menunjukkan dukungan secara terbuka.

"Netralitas akan menjadi isapan jempol dari aparat negara yang lain (ASN, TNI-POLRI). Itu artinya penyelenggaraan Pemilu yang curang sudah di depan mata," ungkap Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu.