"Batu bara, CPO, jagung, dan minyak bumi semuanya menunjukkan tren penurunan harga. Pada tahun lalu, pemerintah menerima windfall effect akibat melambungnya harga batu bara, minyak bumi, dan CPO," imbuh Said.

Masih dalam penjelasannya, Said mengatakan, inflasi Indonesia tetap berada dalam kondisi aman, yakni 4,3 persen. Angka ini mengalami penurunan sejak awal 2023.

"Memasuki Ramadhani bulan lalu, inflasi terkendali di level 5 persen. Namun, beberapa barang konsumsi saat ini yang melambung tinggi seperti telur ayam perlu segera diantisipasi oleh pemerintah, sehingga segera ada pasokan untuk stabilisasi harga," ujarnya.

Sementara itu, indeks manufaktur (purchasing manufacture index/PMI) di beberapa mitra dagang Indonesia sebagian besar mengalami kontraksi, seperti Jepang, China, Malaysia, Vietnam, Jerman, Perancis, Inggris dan Italia.

"Hanya India, Thailand, Amerika Serikat, dan Arab Saudi yang tren level PMI-nya ekspansif. Pemerintah perlu mengantisipasi bila terjadi perlambatan ekspor Indonesia ke depannya," lanjur Said.

Ia menambahkan, selama kuartal I-2023, kinerja ekonomi nasional cukup memuaskan, karena berhasil tumbuh 5,03 persen year-on-year (yoy).

Capaian tersebut lebih baik dibandingkan negara negara-negara maju lain, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korsel, Zona Eropa. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ini masih tertahan di bawah 2 persen.

Pesan untuk pemerintah

Said pun berpesan agar pemerintah bisa lebih memacu pertumbuhan di sektor pertanian yang saat ini hanya sebesar 0,3 persen.

"Padahal, sebagai bagian dari sektor primer, kita perlu untuk memperkuat kemandirian pangan. Sejak tiga tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan yang terus meningkat seperti pembangunan bendungan, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan lain-lain," paparnya.

Pemerintah, sebut dia, juga perlu memacu sektor manufaktur. Pasalnya, manufaktur kali ini tumbuh di level 4,4 persen atau lebih rendah dari tahun lalu sebesar 4,9 persen.

"Manufaktur penting untuk melihat dampak lebih jauh dari kebijakan hilirisasi yang terus digelorakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agenda strategis ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap ekonomi dan lapangan kerja," tuturnya.

Selain itu, Said juga menilai bahwa pemerintah perlu menyempurnakan basis data untuk keseluruhan program perlindungan sosial. Tujuannya agar program-program sosial bisa berjalan tepat waktu dan sasaran.

"Program perlindungan sosial memiliki peran optimal untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi seperti inflasi, maupun untuk proses leverage ekonomi mereka lebih baik," ujarnya.