Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Bupati Mimika, Papua Johannes Rettob mengatakan, pos lintas batas negara (PLBN) penting, tapi perlu ada penyesuaian aturan.

Hal tersebut disampaikan Johannes Rettob, saat ditemui usai digelarnya Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Johannes awalnya menjelaskan, dari 18 kecamatan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, hanya ada satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Australia, yakni Kecamatan Mimika Timur Jauh.

Namun, Johannes menjelaskan, belum ada PLBN yang dibangun di titik tersebut.

Hal itu katanya, karena titik batas antara laut Indonesia dengan Australia itu berada di perairan laut dalam, tepatnya berbatasan langsung dengan Laut Arafura.

"Belum dibuat pos perbatasannya. Perbatasan antara kita dengan Australia itu laut. Dibatasi langsung dengan Laut Arafura," kata Johannes Rettob, kepada Tribunnews.com, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Plt Bupati Mimika Johannes Rettob Targetkan 8 Juta Ton Ayam Potong Peternak Lokal Terserap Pasar

Ia mengatakan, belum ada permasalahan besar yang menjadi alasan untuk dibangunnya PLBN di titik batas administratif antar negara tersebut.

Walaupun tak ada PLBN di titik perbatasan negara itu, ia menjelaskan, TNI Angkatan Laut terus melakukan patroli.

"Pos penjagaan laut yang dilakukan Angkatan Laut itu selalu melakukan patroli. Sehingga saya kira tidak ada persoalan," ucapnya.

Meski demikian, Johannes berpandangan, PLBN menjadi suatu hal penting dalam rangka menjaga harta kekayaan laut Indonesia agar tidak dicuri oleh negara lain.

Terlebih di titik perbatasan negara yang berada di darat.

"Kalau saya secara pribadi untuk pos penjagaan tapal batas itu penting. Sangat penting. Kita di Papua, contoh, Merauke, Jayapura, itu kan pos perbatasan dengan Papua Nugini dan itu pos perbatasan jalan darat," kata Johannes.

Lebih lanjut, Johannes menuturkan, tujuan pemerintah membangun PLBN, khususnya di wilayah Papua, perlu diselaraskan dengan penyesuaian antara aturan batas negara dan aturan adat yang ada di sana.