Boni Hargens: Tidak Ada Ruang Politik Identitas di Pilpres 2024
Boni berpendapat harganya terlalu mahal jika politik identitas mewarnai pesta demokrasi Indonesia.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengingatkan seluruh kalangan masyarakat agar tak memberi ruang bagi elite politik atau calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menjual politik indentitas di Pilpres 2024.
Boni berpendapat harganya terlalu mahal jika politik identitas mewarnai pesta demokrasi Indonesia.
"Yang pasti bahwa yang mempermainkan politik identitas tidak ada ruang untuk bisa kita hadirkan di dalam panggung politik ini," kata Boni dalam diskusi bertajuk 'Siapa yang Terbaik untuk Indonesia di 2024? Analisis Independen', di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Dia menjelaskan LPI bersama elemen masyarakat lainnya terus memberikan pencerahan bahwa politik identitas merupakan problem serius di tanah air.
Menurut Boni, politik identitas bisa membuat polarisasi di masyarakat yang berujung pada disintegrasi bangsa.
"Jadi kalau ada masyarakat yang karena kurang paham atau dibutakan oleh permainan elit lalu menganggap politik identitas bukan masalah kita akan terus melakukan pencerahan bahwa itu problem yang serius, maka jangan pernah mencari presiden yang menjual-jual identitas kelompok karena kita beragam, kita kaya karena beragam," ujarnya.
Lebih lanjut, Boni juga mengajak masyarakat untuk mencermati dengan saksama para bakal capres dan cawapres yang sudah mulai bermunculan.
Menurut dia, masyarakat harus memastikan komitmen para bakal capres dan cawapres terhadap integrasi sosial, toleransi dan keberlanjutan pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: PBNU dan PP Muhammadiyah Kembali Tegaskan Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024
"Harus dicermati betul-betul mereka yang muncul saat ini, pastikan mereka tidak menggunakan politik identitas untuk menggalang dukungan elektoral, kalau ada yang seperti harus tidak boleh dipilih. Ini saat pemilu sebagai ajang adu gagasan, kinerja, dan program," imbuhnya.