TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan lama antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali terjadi.

Kali ini, bermula dari cuitan SBY di twitter soal pernyataan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang kemudian "disenggol" Anas Urbaningrum.

Anas Urbaningrum mengkritik pernyataan mantan presiden SBY terkait bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu 2024 yang dibongkar Denny Indrayana.

Sebagaimana diketahui, Denny Indrayana dalam pernyataannya menyebut MK akan putuskan proses Pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup.

Tak setuju atas pernyataan SBY, Anas Urbaningrum meminta SBY untuk menunggu putusan MK secara lengkap.

"Lebih baik tetap menunggu bunyi persisnya putusan MK secara lengkap dan apa saja yg menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Termasuk kapan akan diberlakukan putusan tersebut," komentar Anas atas pernyataan SBY di Twitter, Minggu 28 Mei 2023.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak membuat gaduh terkait polemik sistem pemilihan umum atau Pemilu 2024.

SBY dalam akun cuitannya menilai akan terjadi chaos bila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu legislatif 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup di tengah proses Pemilu sedang berjalan.

Baca juga: Anas Urbaningrum Minta SBY Tak Buat Gaduh Soal Polemik Sistem Pemilu

Menyikapi itu, Anas Urbaningrum lantas memberi cotoh saat perubahan sistem Pemilu 2009 terjadi setelah putusan MK 23 Desember 2008.

Saat itu, kata dia, pemungutan suara terjadi pada 9 April dan 2009 dan terbukti Pemilu berjalan lancar tidak ada chaos politik.

Anas menyarankan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu agar berbicara dalam konteks setuju atau tidak terkait sistem Pemilu proposional tertutup.

"Itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja," ujarnya.

Adapun SBY mengingatkan akan terjadinya chaos politik apabila MK memutuskan Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup.

Hal itu menanggapi pernyataan Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengaku mendapat informasi bahwa nantinya MK memutuskan Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup.