TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Bawono Kumoro memberikan komentarnya terkait tren positif elektabilitas  Prabowo Subianto.

Bawono awalnya mengutip hasil survei Populi Center elektabilitas calon presiden (capres) periode 3-10 Mei 2023.

Elektabilitas ketua Umum Partai Gerindra itu mengalami kenaikan.

"Pada bulan Mei ini elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 35,8 persen."

"Apabila dibandingkan survei periode bulan April lalu juga temuan Populi Center elektabilitas dari Prabowo Subianto 30,8 persen."

"Jadi terdapat lonjakan tingkat elektabilitas cukup signifikan dialami Prabowo Subianto," ucap Bawono kepada Tribunnews.com, Rabu (31/5/2023).

Bawono kemudian membeberkan sejumlah faktor yang mendongkrak elektabilitas Prabowo.

Pertama ia menyinggung perihal bertambahnya dukungan kepada Prabowo dari basis-basis pemilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu.

"Sangat mungkin peningkatan dukungan terhadap Prabowo dari basis pemilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebabkan endorsement."

"Baik secara tersirat maupun tersurat dari Presiden terhadap Prabowo dalam sejumlah kesempatan," beber Bawono.

Dampak langkah politik Jokowi

Bawono menambahkan, faktor kedua pendongkrak elektabilitas Prabowo karena adanya campur tangan Presiden Jokowi.

Namun, dirinya enggan menyebut langkah politik tersebut dengan istilah cawe-cawe.

"Bila Presiden sekadar menunjukkan kecenderungan kepada salah satu bakal capres, tidak bisa dikatakan cawe-cawe dalam pengertian negatif," ujar Bawono.

Bawono lalu menegaskan hal paling penting bagi Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak menggunakan aparat negara yang ia miliki untuk menghambat siapapun maju di kontestasi Pemilu 2024.

Alasan Jokowi dukung Prabowo

Bawono selanjutnya menguraikan alasan Presiden Jokowi memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo.

Ia menilai mantan Wali Kota Solo itu merasa sakit hati dengan sikap PDIP.

Beberapa bulan lalu, diketahui Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Bawono menyebut, salah satu sebab hal itu akibat manuver sejumlah elite dari PDI Perjuangan termasuk Ganjar Pranowo dalam menolak kehadiran Timnas Israel di Indonesia telah menghadirkan luka politik dalam diri Presiden Jokowi.

Apa yang dilakukan PDIP juga dianggap mencoreng citra baik Presiden di dunia internasional.

"Sikap dari PDI-P dan juga penolakan dua gubernur terhadap kehadiran Israel hingga kemudian berujung pada pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA ibarat menusuk Presiden dari belakang,"

"Alih-alih turut mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam sukseskan perhelatan bergengsi itu justru dua gubernur itu justru menunjukkan sikap bertentangan," tutup Bawono.

Kata istana soal endorse politik

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan klarifikasinya terkait isu Presiden Jokowi cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024.

Pramono Anung menegaskan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi bukanlah cawe-cawe untuk mempengaruhi hasil Pemilu.

Namun hanya untuk memastikan Pemilu pada 2024 mendatang bisa berlangsung dengan baik.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga memastikan agar hilirisasi program kerja yang sudah dilakukan sebelumnya bisa terus berlanjut, termasuk soal IKN.

Mengingat IKN ini telah mendapat antusias yang luar biasa dari investor luar negeri.

"Enggak, bukan cawe-cawe untuk mempengaruhi hasil Pemilu, sama sekali enggak. Cawe-cawe itu menciptakan Pemilunya berlangsung dengan baik."

"Dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut, kemudian IKN tetap bisa berlangsung dengan baik."

"Karena memang IKN ini juga mendapatkan antusias yang luar biasa dari investor luar negeri," kata Pramono Anung dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut Pramono Anung menekankan bahwa Presiden Jokowi tidak akan melakukan endorse bagi siapapun yang menjadi Capres di Pilpres 2024 mendatang.

"Presiden enggak akan endorse (Capres)," tegasnya.

Pramono Anung menambahkan, cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi lebih kepada hal yang positif.

Di antaranya memastikan Pemilu berlangsung secara terbuka, transparan, serta sesuai dengan asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber).

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Anies Tertinggi di Twitter, Ganjar di Tiktok, Prabowo di Facebook

Mengingat di era digital ini masih ada kemungkinan Pemilu berlangsung dengan tidak sesuai peraturan perundangan.

"Cawe-cawe untuk hal yang positif, artinya pelaksanaan Pemilu berlangsung transparan, terbuka."

"Karena sekarang ini udah nggak mungkin lah di era digital ini, segala sesuatu misalnya, katakanlah kalau kemungkinan ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

"Sehingga dalam semangat itu beliau menyampaikan sebenarnya. Karena ada juga pertanyaan berkali-kali kepada beliau mengenai hal itu."

"Dan yang paling penting adalah Pemilunya transparan, terbuka, Luber itu bisa dipenuhi," terang Pramono Anung.(Tribunnews.com/Endra Kurniawan/Faryyanida Putwiliani)