Siap Jadi Saksi, Luhut Binsar Pandjaitan Bakal Bantah Terlibat Bisnis Tambang di Papua
Untuk hadir dalam persidangan nanti, penasihat hukumnya mengungkapkan bahwa Luhut tak memiliki persiapan khusus.
Penulis: Ashri Fadilla
Editor: Muhammad Zulfikar
"Pernyataan dari terdakwa Fatia Maulidiyanti dalam informasi elektronik/ dokumen elektronik berupa video yang mengatakan adanya keterlibatan saksi Luhut Panjaitan dalam kegiatan bisnis pertambangan-pertambangan di Papua mengandung muatan fitnah dan/ atau pencemaran nama baik karena menyebarkan informasi bohong dan tidak benar," ujar jaksa penuntut umum dalam persidangan Senin (3/4/2023).
Akibatnya, Haris Azhar didakwa Pasal 27 ayat (3) junto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.
Kemudian Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.
Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.
Terakhir Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Sementara Fatia didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar. Kecuali Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.
