Yakni, dua toilet pria dan dua toilet wanita. Berdasarkan hasil amatan langsung di beberapa toilet yang tersedia, bagian interior tampak tak menunjukkan kerusakan parah.

Namun, saat ditelisik lebih lanjut, hampir semua toilet mengalami kerusakan di saluran air dan saluran pembuangan. Sebab, aroma tak sedap tampak tercium saat memasuki sejumlah toilet di gedung DPD RI.

Selain karena tersumbatnya saluran pembuangan. Dua dari tiga urinoir yang tersedia di setiap toilet juga mengalami kerusakan pada bagian sensor penyiram otomatis.

Sehingga, para anggota DPD RI dan tamu yang menggunakan toilet harus menyediakan botol kemasan bekas air mineral atau gayung untuk menyiram kotorannya.

Baca juga: Keluarga Renovasi Rumah Pribadi Anas Urbaningrum di Kompleks TNI Angkatan Laut

Dalam beberapa toilet di gedung DPD RI, tembok yang berada tepat di bawah urinoir tampak lembab. Bahkan, basah karena air seni ataupun air bersih untuk menyiram mengalami rembes.

Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion membenarkan anggaran Rp4,8 Miliar untuk renovasi toilet gedung DPD RI.

"(Anggaran) ini hanya baru gedung A, kami nanti mau ajukan lagi untuk gedung B," kata Empi.

"Secara interior mungkin masih bisa dipertahankan. Cuma masalah terbesar itu ada di plumbing dan jaringan airnya itu, paralon itu kan di dalam (tembok) semua. Jadi mau enggak mau harus dibongkar. Karena banyak keluhan dari anggota," tambahnya.

Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga memberikan penjelasan soal anggaran renovasi ruangan kerja dan toilet yang memakan biaya miliaran rupiah itu.

Rahman Hadi mengatakan anggaran hal itu telah disetujui pada tahun lalu. "Tadi ada isu di media ada Rp 14 miliar untuk perbaikan ruang anggota, itu sudah dibahas di tahun lalu di ruang ini juga sempat pertanyaan dari Komisi III dan kemudian mendapat persetujuan," ujar Rahman.

Renovasi tersebut, kata Rahman, dinilai wajar. Hal itu lantaran ruangan anggota DPD belum pernah direnovasi sejak pertama kali gedung itu dioperasikan pada 2004.

Padahal, rencana renovasi tersebut pernah ingin dimulai di tahun 2019 ketika renovasi ruang anggota DPR.

Namun usulan tersebut ditunda lantaran adanya pandemi Covid-19. Rahman mengungkapkan usulan tersebut kembali bergulir pada 2022, sehingga pengerjaannya dimulai pada tahun ini.

Rahman juga turut merinci anggaran Rp 14,4 miliar tersebut.