Atas asumsi tersebut, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) People Power menjadi haram hukumnya jika dilakukan secara paksa untuk mengubah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan nasional dan sah dimata UUD 1945.

Hingga saat ini banyak peristiwa yang mengarahkan upaya People Power di dunia maupun di Indonesia.

People Power pertama kali populer sejak rakyat Filipina turun ke jalan melakukan protes besar-besaran dan berhasil meruntuhkan kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos pada tahun 1986.

Di Indonesia sendiri, istilah People Power mulai populer sejak demonstrasi besar-besaran yang dilakukan rakyat Indonesia yang berhasil memaksa MPRS memberhentikan Presiden Soekarno pada tahun 1966.

Selanjutnya rakyat melakukan demonstrasi lebih besar lagi ketika berhasil melengserkan kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998. (wartakota/ ahmad sabran/ tribunnews.com)