Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Asisten Intelijen KSAD Bidang Jemen Intel Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva menegaskan TNI tidak terlibat politik praktis.

Antoninho mengatakan TNI tidak terlibat politik praktis karena Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI mengatakan bahwa TNI merupakan alat negara.

Hal tersebut disampaikannya dalam sesi tanya jawab pada acara Dialog Interaktif “Cegah Konflik Sosial di Kupang” di Aula Walikota Eltari Kupang pada Selasa (13/6/2023).

"TNI tidak terlibat dalam politik praktis, di mana dalam pasal 5 UU No 34 Tahun 2004, dijelaskan bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan negara yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," kata Antoninho dalam keterangan tertulis pada Selasa (13/6/2023). 

Antoninho mengapresiasi antusiasme dan pandangan positif masyarakat Kupang dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari pertanyaan-pertanyan yang dilontarkan kepada para narasumber cukup kritis, akademis, realistis dan membangun.

Ia menilai pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan wujud kecintaan warga negara Indonesia terhadap NKRI.

Selaim itu, sejumlah peserta juga memberikan respons positif dan apresiasi kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

"Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas antar instansi serta membangun kolaborasi secara integratif antara TNI AD dengan seluruh komponen masyarakat dalam menghadapi segala bentuk gangguan stabilitas di wilayah di NTT," kata Antoninho.

"Semoga ke depan kegiatan ini akan terus berlanjut dan ditingkatkan secara integratif, holistik, masif dan komprehensif dengan pemerintah Kota/Kabupaten dan Polri serta seluruh komponen masyarakat," sambung dia.

Dalam kegiatan tersebut Antoninho menyampaikan materi tentang pemantapan nilai-nilai wawasan kebangsaan.

Ia mengatakan kegiatan itu ditujukan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat bertukar pikiran, berdialog, dan berdiskusi agar dapat mencegah setiap konflik sosial di masa mendatang.

Dengan demikian, kata dia, Kupang dapat menjadi rumah bagi semua masyarakat dalam bingkai NKRI.

"Kupang adalah kota yang sangat strategis sehingga dapat dijadikan barometer bagi Indonesia di masa mendatang," kata Antoninho.

Baca juga: Bicara Soal Politik Praktis, Mahfud MD Singgung Partai Nasdem

Dalam kegiatan tersebut digelar Sosialisasi Pembinaan Komunikasi (Binkom) dalam bentuk Dialog Interaktif tentang Peran Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan Pembinaan Komunikasi (Binkom) tersebut diikuti sekira 200 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta organisasi masyarakat dan mahasiswa. 

Kegiatan itu juga menghadirkan para pemateri dari kalangan pemerintah di antaranya Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Provinsi NTT Adelino DC Soares, AKS., MPS., S.p, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Zainur Wula, S.Pd., M.Si, serta narasumber dari Staf Intelijen Angkatan Darat yang diwakili olehnya.

Kegiatan tersebut juga dilakukan di Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kaltim, hingga wilayah barat Indonesia dan NTT.