TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan kader, relawan, dan simpatisan Partai Demokrat memadati kantor DPP Partai Demokrat untuk menggelar aksi cap jempol darah, Jumat (16/6/2023) siang.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap Peninjauan Kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Mahkamah Agung (MA).

“Ini merupakan bentuk protes keras dan meluas atas upaya KSP Moeldoko merebut Partai Demokrat yang kesekian kalinya. Aksi cap jempol darah ini juga merupakan bukti kesetiaan dan loyalitas kepada Ketum Partai Demokrat yang sah yaitu Mas AHY,” kata Kepala BPJK Umar Arsal.

Teriakan membara seperti “Lawan Moeldoko!, Demokrat Butuh Keadilan!, Kita Tidak Boleh Takut!” tak henti disuarakan para kader yang hadir.

Mereka pun mengantre dengan semangat untuk membubuhkan cap darah itu di kain putih yang telah disediakan.

“Ini baru setetes darah, kami siap menyerahkan hidup kami untuk Partai Demokrat,” teriak para relawan.

Umar Arsal juga mengatakan aksi ini akan terus berlangsung hingga MA menyampaikan putusannya.

“Aksi ini bukan yang terakhir, tapi yang pertama dan akan terus dilakukan setiap minggu sampai kebenaran diputuskan oleh MA,” tegas Umar.

Lukisan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertuliskan "No Peace No Justice" juga terpampang jelas sebagai pesan yang disampaikan dalam aksi ini.

Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya mengatakan partainya berharap MA dapat memberikan putusan yang adil.

Jika tidak, Demokrat akan memperjuangkan keadilan seperti makna tersirat dari lukisan terbaru SBY itu.

"Jadi ini adalah awal dari simpatisan dan kader Demokrat yang selama ini gelisah diombang-ambingkan oleh proses hukum yang tak kunjung selesai. Kami berharap keadilan dari Mahkamah Agung untuk proses PK Moeldoko ini, ya jadi mohon ada keputusan yang baik yang seadil-adilnya," tegas Sigit.

"Jika tidak maka seperti pesan yang ada di lukisan tersebut, lukisan yang dibuat Pak SBY, kami akan memperjuangkan keadilan sampai di mana pun," tutup Sigit.

Seperti yang diketahui pada 3 Maret 2023, KSP Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan sengketa kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY.

Dilansir dari website MA, saat ini permohonan PK Moeldoko sudah mengantongi nomor 128 PK/TUN/2023.

Berkas perkara itu masuk MK pada 15 Mei 2023.

Namun hingga saat ini, MA belum menunjuk majelis hakim yang akan mengadili kasus tersebut.