Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra Malaysia, Minggu (18/6/2023).

Dalam kesempatan tersebut Muzani mendengarkan keluh kesah dari para WNI yang bekerja di Malaysia. Salah satunya terkait pengurusan dokumen paspor. Pembuatan paspor bagi pekerja migran Indonesia (PMI) terutama yang ilegal di Malaysia dinilai sulit.

Merespon hal itu, Muzani mengatakan, permasalahan akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjelaskan, saat ini pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim telah membuka pintu seluas-luasnya bagi warga negara asing untuk mempermudah penyelesaian dokumen-dokumen.

"Kebijakan yang baik ini adalah hasil diplomasi antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Itu sebabnya pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melayani WNI kita dengan baik terkait pembuatan dokumen dan paspor. Namun setelah mendapat kabar seperti ini kami prihatin dan saya akan meneruskan masalah ini kepada presiden Jokowi. Kebijakan yang baik antar kedua negara justru terhambat oleh birokrasi kita sendiri," kata Muzani.

Baca juga: KBRI Tripoli Berhasil Hubungi 2 WNI yang Diduga Jadi Korban TPPO di Libya  

Selain itu Muzani juga mendapat laporan bahwa biaya pembuatan dokumen paspor yang seharusnya terjangkau justru dipatok jauh dari harga resmi. Menurut Muzani semestinya negara menjamin keamanan dan kepastian bagi legalitas dokumen PMI yang berada di Malaysia.

"Negara-negara lain mudah mengurus dokumen tapi kenapa kita mempersulit diri sendiri. Karena itu kami berharap KBRI dan KJRI harus membuka dan mempermudah pelayan pelayanan ini, kalau perlu digratiskan, kalau perlu buka nonstop 24 jam. Mumpung pemerintah Malasysia membuka diri. Karena kebijakan ini akan ada akhirnya," kata Muzani.

Menurut Muzani saat ini tidak ada kepastian data terkait jumlah PMI ilegal yang berada di Malaysia. Tapi dari informasi yang berkembang terdapat ratusan ribu hingga jutaan TKI yang ilegal bekerja di Malaysia. Dan Partai Gerindra berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.

"Jika alasannya paspor habis, tidak ada anggaran, kami Fraksi Gerindra DPR RI siap membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan nanti kami akan sampaikan ke presiden dan presiden akan perintahkan langsung kepada KBRI. Negara harus berjuang untuk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Kalian adalah pejuang devisa," ujar Muzani.

"Yang legal dibantu, yang belum legal dibantu, jangan dipersulit," pungkas Muzani.

Turut hadir anggota DPR RI Fraksi Gerindra Hj Himmatul Aliyah, dapil Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.