Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, merespons soal adanya 10 target Presiden Joko Widodo melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) di bidang kesehatan yang berisiko tidak tercapai.

Di antara 10 target tersebut, satu di antaranya soal stunting dan imunisasi.

Baca juga: Soroti Penyelewengan Dana Stunting, Arzeti Bilbina: Stunting Masih jadi PR Kita Bersama

Menurut Rahmad, jika memang kesepuluh target tersebut sulit tersebut, pemerintah sebaiknya berusaha mendekati capaian dengan target.

"Memperpendek jarak antara target ideal yang diharapkan dengan waktu yang ada. Paling tidak mendekati," kata Rahmad saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/6/2023).

Legislator PDIP itu menambahkan, memang ada beberapa target yang tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah pusat.

Dia mencontohkan soal imunisasi dasar. Menurutnya, hal tersebut sangat sulit dicapai jika orang tua dan anak masih sulit dan takut mengunjungi fasilitas kesehatan untuk melakukan imunisasi dasar.

"Itu bisa dimaklumi. Tinggal sekarang adalah bagaimana edukasi dan sosialisasi target itu tercapai, paling tidak mendekati angkanya," kata Rahmad.

Khusus soal stunting, Rahmad memahami bahwa target tersebut sangat sulit dicapai. Diketahui pemerintah menetapkan angka 14 persen prevalensi stunting pada 2024.

Baca juga: IDAI Sebut Imunisasi Ganda Dipastikan Aman dan Tidak Tingkatkan Risiko KIPI pada Anak

"Namun demikian, secara psikologis bahwa penurunan stunting bukan hanya program pemerintah pusat, tapi kenyataan itu seolah-olah target dari pusat. Bukan begitu," kata dia.

Dia mengatakan bahwa sinergitas penting antara pemerintah pusat dan daerah, paling tidak untuk mendekati target.

"Ketika ada beberapa daerah yang tidak sinergi atau tak sefrekuensi soal penurunan stunting, ya pasti akan sulit. Sekarang tinggal bagaimana sisa waktu ini kita optimalkan sumber daya manusia dan pembiayaan agar realisasinya bisa mendekati 14 persen atau di bawah 20 persen. Itu yang harus menjadi cambuk bagi pemerintah daerah juga," pungkasnya.

Penyebab tidak Tercapainya RPJMN

Sebelumnya, Menteri Percepatan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan penyebab tidak tercapainya sejumlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang kesehatan.

Tercatat, ada 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang kesehatan yang tak tercapai.

Suharso mengatakan, banyak target yang tidak tercapai karena tidak padunya rencana pembangunan nasional dengan daerah.

"Rencana pembangunan jangka menengah ini sifatnya nasional. Maka dia bukan milik pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah. Ini sebabnya kalau daerah kemudian tidak sinkron rencana pembangunannya dengan yang nasional," kata Suharso di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Dia memberi contoh target penurunan angka stunting yang selama ini kerap dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah pusat.

Padahal seharusnya pemerintah daerah juga ikut melakukan upaya agar target itu tercapai.

Target penurunan stunting sendiri menjadi salah satu dari 10 target RPJMN yang tidak bisa tercapai di tahun 2024.

Diketahui, target angka stunting pada balita ditargetkan turun hingga 14 persen tahun depan. Namun, capaian pada 2022 masih sebesar 21,6 persen.

"Jadi bayangkan berapa kabupaten kota yang kita intervensi sedemikian rupa, sementara daerah hanya alokasikan stunting hanya 5 persen bahkan ada 2%dri APBD. Ini kayak asal ada aja," kata Suharso.

Berikut 10 Indikator RPJMN yang berisiko tidak tercapai:

1. Peningkatan imunisasi dasar lengkap pada 2022 63,17% menjadi 90% di 2024.

2. Prevalensi angka stunting pada balita dengan target yang harus dicapai sebesar 14% tahun depan, sementara capaian pada 2022 masih sebesar 21,6%.

3. Tingkat wasting balita atau penurunan berat badan yang baru menyentuh 7,7% pada 2022. Target RPJNM 2024 sebesar 7%.

4. Tuberkulosis yang ditargetkan 297 orang per 100 ribu penduduk pada 2024. Pada 2022 angkanya masih di kisaran 354 orang per 100.000 penduduk.

5. Eliminasi malaria yang sebesar 372 per kabupaten/kota pada 2022, dari target tahun depan sebanyak 405 per kabupaten/kota.

6. Eliminasi kusta hanya 403 kabupaten/kota di 2022 dari target 514 per kabupaten/kota pada 2024.

7. Persentase merokok pada anak yang masih di angka 9,10% per 2022. Target perokok anak di tahun 2024 adalah sebesar 8,7%.

8. Persentase obesitas penduduk dewasa yang sebesar 21,8% pada 2022.

9. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang direncanakan bisa menyentuh angka 100% di tahun depan, tetapi baru tercapai 56,4% tahun 2022.

10. Persentase target standar puskesmas yang baru mencapai 56,07 perse, sementara targetnya mencapai 83 persen.