TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap satu di antara modus dugaan pencucian uang Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe di Singapura. 

Yaitu diduga melalui rumah perjudian atau kasino.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Lukas diduga menggunakan jasa warga negara Singapura yang berperan sebagai pencuci uang profesional. 

"Disinyalir itu melibatkan WN Singapur yang bertindak sebagai professional money laudrer, pencuci uang profesional. Memang dia memfasilitasi pencucian uang itu di sana," kata Alex dalam keterangannya, Selasa (27/6/2023).

Sayangnya, Alex enggan mengungkap sosok pencuci uang profesional tersebut. 

Yang jelas, kata Alex, pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait dugaan tersebut. 

Menurut Alex, KPK akan berkoordinasi dengan CPIB Singapura terkait dugaan aliran uang korupsi Lukas ke rumah judi atau kasino itu.

"Nah dalam proses penyidikan TPPU kami akan berkoordinasi dengan pihak CPIB," kata dia.

Alex enggan berspekulasi soal besaran aliran uang yang sudah mengalir ke rumah judi atau kasino itu. 

Sebab, klaim Alex, hal itu bakal didalami lebih lanjut. 

Motif lain penempatan atau aliran uang dugaan korupsi di rumah perjudian itu juga bakal didalami lebih lanjut oleh lembaga antikorupsi.

"Kami belum melakukan koordinasi dengan pihak CPIB, mudah-mudahan nanti dalam poses penyidikan kita dapat lebih jelas menyangkut keberadaan dana tersebut," sebut Alex.

Sejauh ini KPK telah mengantongi sejumlah bukti sumber uang yang diduga dialirkan atau ditempatkan ke rumah perjudian tersebut. 

Salah satu "modal" terbesar berasal dari penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua.

Dugaan itu bertalian dengan fakta lain yang ditemukan KPK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas. 

Fakta lain itu salah satunya soal dana operasional Gubernur yang mencapai Rp1 triliun lebih. 

Diduga dana tersebut banyak digunakan untuk pengeluaran fiktif.

Baca juga: Eksepsi Ditolak Hakim, Sidang Lukas Enembe Berlanjut Pemeriksaan Saksi

Dikatakan Alex, dalam periode 2019-2022, dana operasional Lukas Enembe tiap tahunnya mencapai lebih dari Rp1 triliun. 

Angka tersebut jauh lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Nanti akan didalami lebih lanjut, karena jumlahnya banyak, ribuan kwitansi bukti-bukti pengeluaran yang tidak bisa diverifikasi. Termasuk proses SPJ atau pertanggungjawaban dana operasional itu yang tidak berjalan dengan baik. SPJ hanya disampaikan berupa pengeluaran-pengeluaran yang sering tidak disertai dengan bukti pengeluaran itu untuk apa," kata Alex.

Saat ini kasus dugaa suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe sedang bergulir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Dalam perkara itu, Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp46,8 miliar.

Selain perkara tersebut, Lukas juga dijerat dengan sangkaan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sejumlah aset Lukas telah disita KPK. 

Termasuk uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing dengan total puluhan miliar.