Jokowi Minta Kementerian Pertahanan, Polri, BIN dan Kejaksaan Hati-hati Melakukan Pembelian Barang
Jokowi meminta kementerian dan lembaga untuk hati-hati dalam melakukan pembelian barang, terutama untuk Kemenhan, Polri, BIN, dan Kejaksaan.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga untuk hati-hati dalam melakukan pembelian barang.
Terutama untuk kementerian atau lembaga yang anggarannya besar seperti Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan Kejaksaan.
Baca juga: Kepala Bappenas Minta Tambahan Anggaran Rp 300 Miliar, Buat Apa Saja?
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).
"Karena angkanya saya lihat cukup besar, 29,7 triliun," kata Jokowi.
Anggaran tersebut kata Jokowi lebih besar dibandingkan anggaran untuk jalan Irigasi bendungan yang hanya Rp 23,5 triliun.
Jokowi meminta Kementerian dan Lembaga untuk hati-hati dalam melakukan pembelian barang karena menyangkut biaya perawatan.
"Kenapa saya sampaikan ini karena ini berdampak pada pemeliharaan perawatan pasti itu. Dan kelihatan ini pemeliharan di PU Rp 14,9 triliun. Pemeliharan di PU artinya pemeliharan jalan irigasi, sedangkan pemeliharaan kementerian dan lembaga yang saya sampaikan Rp 21,5 triliun, langsung kelihatan ini," tuturnya.
Baca juga: Jokowi Bongkar Anggaran Program di Daerah Banyak Digunakan Untuk Hal-hal Absurd
Jangan sampai kata Presiden barang yang dibeli pemanfaatan tidak maksimal. Sementara, biaya perawatan yang dikeluarkan tinggi.
"Kalau manfaat maksimal tidak apa-apa, tapi kalau tidak maksimal dan biaya pemeliharan naik bisa Rp 21,5 triliun, ini harus coba dilihat lagi secara detail kita harus jaga agar APBN kita tetap sehat," kata Jokowi.
