TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) berharap isu HAM tidak hanya digunakan untuk tujuan politik menjelang Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi dalam diskusi daring bertajuk Pemilu yang Ramah HAM, Rabu (5/7/2023).

"Kita tahu bahwa mulai tahun ini kan sudah tahapan pemilu. Nah, pertama, kita melihat isu HAM itu selama ini hanya digunakan untuk tujuan politik," ujar Pramono.

"Isu HAM itu hanya muncul lima tahun sekali, itu juga hanya untuk katakanlah menyerang calon tertentu, misalnya," ia menambahkan. 

Sehingga Pranowo berharap menjelang Pemilu 2024 ini ada hal-hal substantif atau nyata dari isu HAM yang digaungkan, serta punya output. 

"Kita ingin dari Komnas HAM mendorong agar isu HAM bukan hanya isu lima tahunan saja tapi lebih substantif, menjadi perbincangan masing-masing capres cawapres," tuturnya.

"Bagaimana mengimplementasikan dan menyusun kemudian mempromosikan isu-isu misalnya kesejahteraan, perumahan, lingkungan, pekerjaan , pendidikan, kesehatan dan lain-lain kepada konstituen," sambung Pramono. 

Peran aktif partai politik dan calon anggota legislatif (caleg) juga penting, jelas Pramono, dalam hal mengemban isu HAM yang lebih substansif. 

"Kita berharap partai-partai politik, caleg, kemudian calon DPD, capres cawapres, bisa mengusung isu-isu ham, mempromosikan misalnya tentang pelayanan hak dasar, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, lingkungan hidup, kepada publik," jelasnya.

Baca juga: Komnas HAM Minta KPU Penuhi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024

Komnas HAM juga mendorong supaya semua orang yang berkontestasi dalam pemilu mendatang tak hanya bicara jargon semata, tapi juga isu-isu pemenuhan HAM. 

"Kita mendorong mereka tidak hanya bicara jargon-jargon besar soal persatuan, kedaulatan, soal kesejahteraan, tapi menukik pada isu-isu konkret pada pemenuhan HAM," tegasnya.