"Kalau penjegalan hanya dicounter dengan wapres (untuk Anies) nggak cukup itu. Kan penjegalan harusnya seimbang pakai penjegalan juga. Tapi kita nggak mau jegal juga," kata Sudirman, dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: AHY Antar-Jemput saat Berangkat Haji Disebut Kode Minta Cawapres, Begini Tanggapan Anies Baswedan

Sudirman mengatakan, isu penjegalan yang diterima koalisi pengusung capres Anies lebih baik dijadikan sebagai sebuah tantangan perjuangan dan mendapat simpati dari masyarakat.

"Biarkan masyarakat menilai dan biasanya orang kalau disakiti itu dapat simpati rakyat. Siapa tau ini jalan tuhan untuk menuai simpati dari masyarakat," ujar Sudirman.

Lebih lanjut, Sudirman meyakini jika suatu saat penjegalan terhadap Anies benar terbukti terjadi.

Hal itu, katanya, akan menimbulkan dampak negatif dan menciptakan reaksi simpati dari masyarakat, yang diharapkan menjadi jalan kemenangan.

"Wong waktu kampanye dibantu, waktu menteri dibantu, waktu gubernur dibantu ko masa seperti ini? Ini kan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan hikmah dari tantangan - tantangan ini adalah jalan bagi kemenangannya Anies," kata Sudirman Said.

Sebelumnya, isu penjegalan yang menerpa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan disebut mulai terasa. 

Hal itu diakui Jubir Capres di Tim Delapan KPP, Sudirman Said, dalam konferensi pers, di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat anies tidak bisa maju," kata Sudirman, di Jakarta, Rabu ini.

Sudirman menerangkan, hal itu diakuinya karena banyak pendapat masyarakat yang sudah melihat dinamika politik saat ini.

Terutama isu negatif terhadap upaya majunya mantan Gubernur DKI Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Ia menyebut, satu di antaranya perihal isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mencuat ke publik. 

Meskipun, hingga saat ini belum terbukti adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Anies Baswedan.

"Walaupun 19 kali gelar perkara itu tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," kata Sudirman.