Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bakal melalukan kocok ulang atau reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju, Senin (17/7/2023) besok.

Kabar tersebut oleh Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

"Benar, besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden," kata Bey kepada wartawan, Minggu (17/7/2023).

Akan tetapi, Bey tidak membeberkan secara detail siapa saja sosok dan posisi atau jabatan apa saja yang nantinya akan dilantik oleh Jokowi.

Kata dia, untuk agenda pelantikan akan disampaikan kepada awak media.

Termasuk soal pukul berapa pelantikan tersebut akan digelar.

"Tapi untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara. Untuk waktunya jam berapa, tunggu agenda saja ya," singkat Bey.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melalukan kocok ulang atau reshuffle menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle itu akan dilakukan Jokowi pada Senin (17/7/2023) besok.

Terdapat beberapa posisi menteri dan wakil menteri yang akan direshuffle oleh Presiden Jokowi.

Berdasarkan sumber Tribun di Istana Negara, beberapa nama juga turut masuk dalam reshuffle tersebut.

Adapun nama-nama yang tersiar yakni Ketua Umum Projo Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo); Nezar Patria sebagai Wamenkominfo; Prof Paiman Raharjo sebagai Wamendes PDT; Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu); Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN dan Djan Farid sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Saat dikonfirmasi, Budi Arie yang kini menjabat sebagai Wamendes tidak berbicara banyak terkait kabar tersebut.

Baca juga: Respons Budi Arie Dikabarkan Akan Dilantik Presiden Jokowi Jadi Menkominfo

Kata dia, sejatinya reshuffle kabinet adalah mutlak menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi, dirinya hanya menegaskan bahwa masih menunggu pengumuman tersebut dari presiden.

"Kami menunggu pengumuman dari Presiden. Karena itu hak preogratif Presiden (Jokowi)," singkat Budi Arie.