Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Luhut Sebut Digitalisasi e-Katalog Sukses Mengurangi Operasi Tangkap Tangan KPK

Menurutnya dengan e-katalog, penindakan kasus tindak pidana korupsi karena pembelian barang nyaris tidak ada.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Luhut Sebut Digitalisasi e-Katalog Sukses Mengurangi Operasi Tangkap Tangan KPK
Tribunnews.com/Ibriza
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi soal pengadaan barang lewat e-katalog sukses menurunkan kerjaan KPK, utamanya soal operasi tangkap tangan (OTT). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi soal pengadaan barang lewat e-katalog sukses menurunkan kerjaan KPK, utamanya soal operasi tangkap tangan (OTT).

Hal ini disampaikan Luhut saat menjadi pembicara dalam acara Webinar Stranas PK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Kata Luhut soal KPK: Tak Setuju Tidak Sukses karena Tangkap Koruptor Sedikit hingga Terkait OTT

"Digitalisasi kita itu sangat sukses, dan itu menurunkan sekarang kerjaan KPK untuk OTT itu," kata Luhut.

Menurutnya dengan e-katalog, penindakan kasus tindak pidana korupsi karena pembelian barang nyaris tidak ada.

Luhut menegaskan bahwa digitalisasi tersebut merupakan kerjaan KPK. Sementara dirinya cuma bertugas mengkoordinasikan digitalisasi itu kepada para pihak terkait.

Baca juga: Luhut Sebut Korupsi di Pelabuhan Tikus Bukan Hanya Masalah KPK

"Sehingga dengan e-katalog kita hampir tidak ada korupsi karena pembelian," katanya.

Berita Rekomendasi

Ia menjelaskan anggaran belanja pemerintah sebesar Rp1.600 triliun per tahun bekerja sama dengan KPK dan dilakukan melalui e-katalog. Sehingga lanjut Luhut, hal yang perlu dilihat bukan cuma pada berkurangnya OTT, tapi juga bagaimana penyalahgunaan dana di daerah berkurang secara signifikan.

"Misalnya e-katalog. Jadi 1.600 triliun belanja pemerintah per tahun itu kerja sama dengan KPK semua kita lakukan melalui e-catalog sehingga kalau kita lihat berkurang secara signifikan penyalahgunaan dana di daerah. Nah itu jangan tidak dihitung," tutur Luhut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas