HAM dan Hukum Humaniter Jadi Bagian dalam Latgab TNI Dharma Yudha 2023
Hak asasi manusia (HAM) dan Hukum Humaniter tidak luput menjadi bagian dalam pelaksanaan Latgab TNI Dharma Yudha 2023.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
Sementara itu, terdapat 9 Kapal Perang Indonesia (KRI), satu pesawat CN, dan 2 helikopter Panther yang akan digelar dalam Operasi Laut Gabungan (Opslagab).
Pada Operasi Darat Gabungan (Opsratgab), rencananya akan ada 1 tank Stormer dan 18 meriam yang akan dikerahkan.
Pasukan Pendarat juga akan mengerahkan 17 tank, 33 kendaraan pendarat amfibi, 8 kapal, dan 4 roket.
Pada Operasi Amfibi tercatat ada 15 KRI dan 4 helikopter Bell yang akan dikerahkan.
Kemudian pada Operasi Lintas Udara (Linud) akan dikerahkan 114 pucuk senjata laras panjang dan 6 pucuk senjata otomatis.
Pada Operasi Dukungan Pasukan Khusus rencananya akan dikerahkan 1 kapal selam.
Untuk Operasi Bantuan Tempur akan dikerahkan Roket Astros, Meriam 155 Caesar, Helikopter AH-64 Apache, dan Helikopter MI-35.
"Personel lebih dari 7.500 orang," kata Julius saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (12/7/2023).
Rencananya, kata dia, Latgab TNI 2023 akan digelar pada awal Agustus 2023.
"Awal Agustus," kata Julius.
Baca juga: Panglima TNI Tunjuk Farid Makruf Sebagai Pangkogasratgab Libatkan 7.500 Prajurit Dari Tiga Matra
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono juga telah mengatakan sebelumnya Latihan Gabungan (Latgab) TNI 2023 ditujukan untuk menguji kesiapsiagaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI melaksanakan keamanan militer menghadapi kemungkinan kontijensi.
Selain itu, kata Yudo, Latgab juga ditujukan untuk meningkatkan daya tempur satuan TNI, menguji kemampuan alutsista yang dimiliki TNI, menguji kemampuan interoperabilitas angkatan dan menguji doktrin, prosedur dan organisasi dalam pelaksanaan keamanan militer (Kammil) maupun operasi gabungan.
Ia mengatakan hal tersebut saat mengawali rapat paparan Latihan Gabungan (Latgab) TNI 2023 oleh Dankodiklat TNI Letjen TNI Eko Margiyono di Wisma Ahmad Yani Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (4/7/2023).
"Jadi latihan puncak masing-masing tidak ada artinya kalau tidak ada perubahan, karena memang di dalam Keputusan Peraturan Panglima TNI tentang latihan gabungan ini, sistem pertahanan kita masih menggunakan operasi gabungan TNI," kata dia dalam keterangan resmi Puspen TNI Rabu (5/7/2023).
