Ganjar menyebut hal itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Terkait isu bakal ada Munaslub, Ganjar menganggapnya dinamika dan dialektika atas perkembangan politik kepartaian Partai Golkar.

Baca juga: Wasekjen Golkar: Bahlil Tercatat Bukan Lagi Kader Golkar Sejak 10 Tahun Lalu

Dia menuturkan poin kedua rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar memberikan batas waktu agar Airlangga menentukan pasangannya paling lambat Agustus 2023 adalah bersifat limitatif.

Ganjar menegaskan batas waktu itu diberikan bermaksud memotivasi DPP Partai Golkar khususnya Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas ke-X pada 2019.

"Sebagai mandataris Munas, ketua umum wajib tunduk dan patuh pada amanat Munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia," ucapnya.

Lebih dari, dia menerangkan Dewan Pakar Partai Golkar menunggu dan terus mendorong Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas 2019.

"Hingga pada saatnya kami pun akan mengadakan Rapat Pleno berikutnya untuk menyikapi bagaimana dan seperti apa pelaksanaan amanat Munas itu," tegas Ganjar.

Ganjar menambahkan sikap resmi Dewan Pakar terkait deklarasi pasangan capres dan cawapres Partai Golkar tetap berpegang pada putusan Pleno ke-VIII pada Minggu (9/7/2023) lalu.

Adapun desakan Munaslub dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam yang tergabung dalam kelompok itu bahkan telah menyebut beberapa nama untuk menggantikan Airlangga.

Beberapa nama yang disebut seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, hingga Agus Gumiwang Kartasasmita.