TRIBUNNEWS.COM - Kepala Divisi Lastmile atau Backhaul pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Muhammad Feriandi Mirza, mengungkapkan tidak adanya pelibatan tenaga ahli dalam pengusulan anggaran proyek BTS 4G sebesar Rp 10,8 triliun.

Hal tersebut diungkapnya saat menjadi saksi dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Awalnya, Mirza mengungkapkan proyek BTS 4G dibuat untuk pemberian layanan seluler bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T).

Lalu ia mengatakan proyek ini direncanakan akan membuat 12 ribu desa terlayani akses BTS 4G.

Namun, Mirza mengungkapkan Bakti Kominfo memperoleh tanggung jawab untuk membangun 7.904 tower.

Baca juga: Johnny G Plate dkk Kembali Disidang Lusa, 5 Saksi Siap Beri Keterangan

Sementara, sisanya dikerjakan oleh operator seluler.

"Jadi begini Yang Mulia, yang akan dibangun Bakti hanya 7.904 tower, bukan seluruh 12.508, tapi 2.904 yang disampaikan dari Direktorat Pengendalian kepada Bakti daftar lokasi yang 7.904," katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Kemudian, Hakim Ketua Fahzal Hendri bertanya soal perencanaan usulan anggaran untuk proyek tersebut.

Mirza pun menjawab bahwa pagu anggaran yang disetujui hanya cukup untuk membangun 2.417 tower dari rencana 7.904 tower.

"Dari dokumen yang ada diusulkan anggaran untuk pembangunan 7.904 lokasi tadi kemudian setelah mendapatkan, setelah mengusulkan mendapatkan pagu indikatif biasanya alokasi pagu anggaran," ujar Mirza.

"Alokasi pagu anggaran berapa?" tanya hakim.

"Alokasi pagu anggara hanya cukup 2.417," jawab Mirza.

Lantas, Mirza mengatakan adanya penambahan anggaran untuk perencanaan pembangunan tower menjadi 4.200 tower.

Kemudian, anggaran 4.200 tower itu pun disetujui dengan jumlah mencapai Rp 10,8 triliun.