Sidang Johnny G Plate, Hakim Sebut Proyek BTS Mangkrak Karena Baru 1.795 Tower Dibangun
Hakim Ketua Fahzal Hendri menyebut, proyek pengadaan BTS Kominfo mangkrak karena baru 1.795 tower yang dibangun.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Ketua Fahzal Hendri menyebut, proyek pengadaan BTS Kominfo mangkrak karena baru 1.795 tower yang dibangun.
Hal tersebut disampaikan Hakim Fahzal, dalam sidang pemeriksaan saksi Kepala Divisi Lastmile/Backhaul pada BAKTI, Muhammad Feriandi Mirza, terkait kasus dugaan korupsi BTS Kominfo, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).
Saksi Mirza mulanya menyampaikan, pengadaan tower BTS dilakukan secara bertahap.
"Secara bertahap (pertama) 4200 (tower), tahap kedua 3704," kata saksi Mirza, dalam persidangan, Selasa ini.
Ia kemudian menjelaskan, berdasarkan kontrak kerja, proyek tersebut dimulai sejak April 2021 dan tahap pertama diharuskan rampung pada Desember 2021.
"Harus selesai Desember 2021. Sembilan bulan. Per Desember harusnya sudah selesai semua yang 4200 (tower)," kata Mirza.
Proyek pengadaan BTS Kominfo mangkrak karena baru 1.795 tower yang dibangun
Hakim Ketua Fahzal kemudian menanyakan jumlah pengadaan tower BTS tersebut hingga Desember 2021, sebagai waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja.
Mirza menjelaskan, faktanya hingga tanggal 31 Desember 2021, baru terbangun 668 tower.
"Kenyataannya?" tanya Hakim Ketua kepada Mirza.
"Untuk per Desember 2021 on air (berfungsi), sudah nyala itu 668 (tower)," jawab Mirza.
Mengetahui hal tersebut, Hakim Ketua kemudian menanyakan alasan apa yang terjadi hingga pengadaan tower BTS tersebut tak rampung sesuai target waktu yang ditentukan.
Majelis hakim juga menanyakan kepada saksi Mirza, apakah ada addendum terkait perpanjangan waktu pengadaan tower BTS.
Ungkap Mirza, terdapat addendum untuk memperpanjang kontrak penyelesaian kerja pengadaan tower BTS hingga 31 Maret 2022.
Baca juga: Sidang Johnny G Plate, Hakim Kaget Usulan Anggaran Proyek BTS Kominfo Rp 10,8 T Tak Libatkan Ahli
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.