Namun, Ratna mengungkapkan, pencapaian kinerja keberlanjutan sering kali sulit untuk diukur karena keberlanjutan merupakan isu yang multidimensional dan cenderung kompleks.

Sehingga, katanya, karena kompleksitas yang melekat pada konsep keberlanjutan dan orientasi jangka pendek dari manajemen di satu sisi, dan kebutuhan evaluasi kinerja serta meningkatnya tuntutan pemangku kepentingan terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan di sisi lainnya, membuat perusahaan harus secara hati-hati mengembangkan indikator pengukuran kinerja yang tepat dan komprehensif.

"Secara implementatif, masih banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam hal menetapkan strategi keberlanjutan, menerjemahkan strategi keberlanjutan dalam indikator kinerja yang lebih terukur, melakukan perencanaan, pencapaian, pemantauan, dan evaluasi kinerja keberlanjutan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Ratna mengatakan, melalui konsep SPMF, dia berusaha untuk mensimplifikasi strategi keberlanjutan agar dapat menjadi tuntunan sektor swasta dan pihak lainnya untuk mencapai SDGs 2030.

Sustainability Performance Measurement Framework (SPMF) meliputi:

Lingkungan: Bahan baku, energi, air dan efluen (limbah cair), keanekaragaman hayati, emisi, limbah, dan penilaian lingkungan terhadap pemasok.

Sosial: Tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengembangan karyawan, pengembangan masyarakat, penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, dan orientasi pelanggan.

Tata kelola dan ekonomi: Kinerja ekonomi, anti korupsi, perilaku anti persaingan, perpajakan, praktik pelaporan, dan governance.

Ratna menilai, evaluasi kinerja keberlanjutan menjadi hal penting bagi perusahaan.

Sehingga, menurutnya, perusahaan perlu melakukan identifikasi isu yang material bagi bisnisnya, melakukan benchmarking, membuat data base yang baik, dan mengukur progress pencapaian dengan menggunakan framework (tuntunan) yang sesuai.