Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Minta Maaf ke Penyidik soal Kata 'Khilaf', Sebut Ada Intimidasi

Sumber yang berasal dari penegak hukum di komisi antikorupsi ini turut hadir dalam audiensi pimpinan dan pegawai Kedeputian Penindakan pagi tadi.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Minta Maaf ke Penyidik soal Kata 'Khilaf', Sebut Ada Intimidasi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko (kanan) dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri) memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023). Pertemuan tersebut membahas koordinasi Puspom TNI dengan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Periode 2021- 2023 Marsdya TNI Henri Alfiandi, menjadi tersangka terkait tender proyek pengadaan peralatan di Basarnas yang merugikan negara Rp88,3 miliar. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pegawai di Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan pertemuan dengan para pimpinan terkait polemik penanganan kasus dugaan suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Dimana sebelumnya pegawai Kedeputian Penindakan KPK ingin Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf karena telah menyebut tim penyelidik dan penyidik khilaf ihwal operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Basarnas yang berujung ditetapkannya Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka.

Berdasarkan sumber internal, pertemuan yang berlangsung hari ini, Senin (31/7/2023), dimulai pagi tadi.

Pertemuan berakhir pukul 10.30 WIB.

Kata sumber ini, kelima pimpinan KPK hadir semunya.

Baca juga: Kasus Dugaan Suap Kabasarnas, Puspom TNI Diminta Transparan, Posisi TNI di Instansi Sipil Dievaluasi

Dalam kesempatan itu, Johanis Tanak disebut meminta maaf atas ucapannya.

BERITA TERKAIT

Menurut sumber, Johanis bilang tim penindakan khilaf karena mendapatkan intimidasi.

Namun tak dijelaskan dari siapa Johanis mendapat intimidasi.

"Karena suasana pada saat itu, kami merasa terintimidasi, kami memutuskan bahwa perlu meminta maaf. Terus disorakin pegawai," ucap sumber internal mengutip permintaan maaf Johanis Tanak.

Sumber yang berasal dari penegak hukum di komisi antikorupsi ini turut hadir dalam audiensi pimpinan dan pegawai Kedeputian Penindakan pagi tadi.

Menurut sumber, Johanis Tanak tak mempersoalkan disoraki oleh pegawai.

"Silakan pegawai meledek kami, prinsipnya kami memikirkan bagaimana menghadapi intimidasi," ujar sumber kembali meniru pernyataan Johanis Tanak.

Namun, menurut sumber, Johanis Tanak tak menceritakan lebih detail soal intimidasi dimaksud.

"Ada intimidasi yang tidak dapat diceritakan," kata dia.

Sumber mengaku para penyelidik dan penyidik KPK kecewa dengan sikap Johanis Tanak dan pimpinan KPK lainnya.

Bahkan para penyelidik dan penyidik berharap para pimpinan KPK mundur dari jabatannya.

"Penyidik sangat merasa kecewa dengan sikap tidak kesatria Tanak dan Alex (Alexander Marwata) serta Ghufron (Nurul Ghufron). Kami tidak rela dipimpin sama pengecut," katanya.

Diketahui, Johanis Tanak sempat menyalahkan tim penindakan KPK dalam OTT Basarnas.

Johanis menyalahkan anak buahnya usai menerima kedatangan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Marsekal Muda (Marsda) Agung Handoko di markas antirasuah pada Jumat (28/7/2023).

Buntut dari pernyataan Johanis Tanak yang menyalahkan anak buahnya ini membuat Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yang juga menjabat Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu berencana mengajukan surat pengunduran diri.

Namun para pegawai berharap Brigjen Asep tetap memimpin di direktorat penyidikan. Menurut pegawai, yang seharusnya mundur adalah para pimpinan KPK.

Desakan mundur untuk komisioner KPK disampaikan pegawai melalui surat.

Dalam suratnya, pegawai meminta kesediaan pimpinan KPK untuk beraudiensi membahas hal terkait. Di sisi lain, dalam surat itu juga pegawai mendesak pimpinan mundur.

"Pengunduran diri karena telah berlaku tidak profesional dan mencederai kepercayaan publik, lembaga KPK, maupun pegawai KPK," bunyi surat pegawai yang ditujukan kepada pimpinan KPK.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas