Jusuf Kalla Sebut Pemerintahan Jokowi Kian Mirip Era Orde Baru: Sekarang Begitu Kelihatannya
Menurut Jusuf Kalla, di 10 tahun awal kepemimpinan Soeharto sistem demokrasi berjalan baik kemudian setelahnya menjadi otoriter.
Editor: Malvyandie Haryadi
JK lalu memuji aturan masa jabatan presiden yang hanya2 periode atau 10 tahun.
Menurutnya hal itu menjadi salah satu upaya meminimalisir pemerintahan otoriter.
“Berbagai-bagai masalah, setiap 10 tahun itu, ya memang, itulah sebabnya kenapa UUD kita membolehkan presiden dan wapres itu hanya boleh 2 kali, tidak boleh lebih, itulah 3 kali itu nggak bisa lolos karena itu UUD, bisa saja. Itulah situasi kira-kira perkembangan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa negeri kita,” ujar JK.
Berharap Airlangga jadi Cawapres
Di tempat yang sama, JK mengungkapkan harapannya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih bisa maju menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Hal itu disampaikan JK merespons peluang Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Saya kira itu harapannya, untuk masuk dalam cawapres harapannya," kata JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 Golkar dari seluruh Provinsi se-Indonesia di Bali, pada Minggu (30/7/2023).
Selain membicarakan penolakan Munaslub, muncul juga dorongan untuk bergabung dan mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
JK mengakui tak tahu menahu mengenai proses internal Partai Golkar menentukan arah koalisi, termasuk pengusungan capres dan cawapres untuk pilpres 2024.
"Ya ini saya baca negosiasi-negosiasi terus sekarang ini," ucapnya.
"Saya sendiri tidak terlibat tidak mengetahui banyak isi negosiasi," tandas JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Adapun saat ini muncul wacana Munaslub Partai Golkar. Isu Munaslub itu dalam upaya menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.
Kekinian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan 38 Ketua DPD 1 Golkar dari seluruh Provinsi se-Indonesia di Bali, pada Minggu (30/7/2023).
Adapun, sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan itu diantaranya soal penolakan wacana Munaslub dan muncul dorongan untuk bergabung dan mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
