PKB Tanggapi Pernyataan JK Soal Modal Jadi Ketua Umum Parpol Rp600 M, Polri Diminta Turun Tangan
Jazilul pun meminta aparat penegak hukum justru menyelidiki partai yang mewajibkan memiliki modal Rp600 miliar untuk menjadi ketua umum.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK mengungkap biaya menjadi ketua umum partai politik (parpol) mencapai Rp600 miliar.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Juwaini pun memberikan bantahan.
Jazilul mengaku kaget dengan pernyataan tersebut.
Sebab, tidak ada kader PKB yang memiliki uang Rp 600 miliar untuk bisa menduduki kursi ketua umum, termasuk Cak Imin.
"Wah darimana PKB segitu? Gak ada di PKB. Mungkin di partai lain. Besar sekali itu. Dari mana uangnya?" kata Jazilul seperti dikutip Rabu (2/8/2023).
Jazilul pun meminta aparat penegak hukum justru menyelidiki partai yang mewajibkan memiliki modal Rp600 miliar untuk menjadi ketua umum.
"Kalau memang ada selidiki aja partainya itu. Menurut saya pantas diselidiki mungkin aparat penegak hukum bisa masuk," jelasnya.
Ia menuturkan bahwa uang Rp600 miliar untuk menjadi ketua Umum tidaklah kecil. Penyelidikan dari aparat penegak hukum pun bertujuan apakah uang yang dipakai dari uang pribadi atau uang negara.
"Uang segitu darimana? Uang negara, uang pribadi atau uang partai kas partai. Itu bisa dikejar itu. Enggak kecil itu Rp500 miliar untuk satu event partai. Waduh. Waduh. Nggak tau tuh harusnya bisa menjadi temuan kalau serius," ungkapnya.
Sejauh ini, Jazilul mengklaim bahwa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB hanya modal bisa menyatukan seluruh kader. Itulah kenapa, Cak Imin bisa terpilih secara aklamasi.
"Mekanisme kemarin Gus Muhaimin dipilih secara aklamasi karena mampu membuat partai solid bersatu. Kedua punya arah dan masa depan dan pasti dari kader ngga ada yang luar," tukasnya.
Sebelumnya, Politisi Senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK menyatakan, ada biaya atau modal yang diperlukan jika ada politisi yang pengin maju menjadi ketua umum partai termasuk ke Partai Golkar.
JK menyebut, untuk di Partai Golkar sendiri kata dia, ada dana yang harus dikeluarkan dan tidak serta-merta bisa menjadi ketua.
Angkanya bahkan kata dia, mencapai ratusan miliar rupiah.
"Ongkos hampir...kalau sekarang anda menjadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal 5-600 miliar," kata Jusuf Kalla saat memberikan sambutan di acara seminar Anak Muda Untuk Politik, di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (31/7/2023).
Kondisi tersebut kata Wakil Presiden ke-12 RI itu hampir dialami oleh seluruh Partai Politik di Tanah Air tidak hanya di Golkar.
Terkecuali kata dia, terhadap partai-partai yang pendirinya masih ada, kondisi itu bisa saja tidak berlaku.
"Hampir semua partai begitu tekecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, NasDem," kata dia.
"Tapi partai yang sudah go publik, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar, kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah, jadi itulah," sambungnya.
JK lantas menyinggung perihal kondisi yang terjadi di PKB saat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Ketua Umum.
Kata dia, saat itu pendiri PKB yakni Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur dilengserkan oleh Cak Imin yang merupakan keponakannya secara langsung.
"Kecuali PKB ,Gus Dur masih ada dilawan oleh keponakan menang keponakan. Itulah. pendiri masih ada dilawan. Ah inilah politik politik Indonesia mempunyai ragam beragam," tukas dia.