TRIBUNNEWS.COM - Usai digelar selama tiga hari, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej secara resmi menutup kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (05/08/2023).

Wamenkumham berpesan, meski kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah usai, akan tetapi semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus terus digelorakan.

"Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan," tutur Eddy.

Baca juga: Gelar Temu Bisnis Tahap VI, Kemenkumham Dorong Lembaga Negara Gunakan Produk Dalam Negeri

Menurutnya, hal ini menjadi penting karena Kementerian/Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," tutur Eddy.

Ia pun berharap, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, seluruh lembaga negara yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja Produk Dalam Negeri sebesar 95 persen dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023.

"Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini, yang mengusung Tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa,” tandas Eddy.

Baca juga: Kemenkumham Temu Bisnis: Yasonna Laoly Tegaskan Komitmen Dukung Produk Dalam Negeri

Adapun Temu Bisnis Tahap VI ini diselenggarakan sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi guna menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan data dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan transaksi sebesar 29,5 Triliun rupiah yang terdiri dari transaksi oleh Kementerian/ Lembaga sebesar 18,5 triliun rupiah dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar 11,34 triliun rupiah.

Rinciannya dari nominal 29,5 triliun rupiah tersebut, yang sudah dilakukan Pembayaran sebesar 16,13 Triliun rupiah, dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar 13,4 triliun rupiah.

Diketahui sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420,7 triliun rupiah. Kemudian, setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan hingga berakhirnya kegiatan  selama 9 hari, transaksi PDN bertumbuh menjadi 448,8 triliun rupiah.

Baca juga: Kunjungi Pameran Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF, Yasonna Laoly Disambut Antusiasme Exhibitor

Sebagaimana diketahui, kegiatan yang telah berlangsung sejak Kamis lalu (3/8/2023) ini, merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Dalam kegiatan ini, Kemenkumham secara khusus menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain itu, ada juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).