Haris Azhar kemudian menyarankan kepada majelis untuk meminta jaksa menunjukkan contekan teks Undang-Undang pada layar monitor, jika diminta oleh saksi ahli saja.

"Izin majelis, kalau memang mau dibuka dan ahli minta membaca, disampaikan ke Jaksa Penuntut Umum, 'mari kita lihat'," kata Haris kepada majelis hakim.

"Jadi ahli ini ahli membaca," sambung Haris.

"Jadi tolong membuka ini supaya kita mengetaui bersama-sama, ya artinya nanti silahkan kalau mau membuka," kata hakim kepada jaksa dan ahli.

Selanjutnya, jaksa berpendapat, pemberian referensi teks Undang-Undang terhadap saksi ahli dilakukan mereka, jika sewaktu-waktu pihak penasihat hukum Haris dan Fatia menanyakan mengenai Undang-Undang kepada ahli ataupun jaksa.

"Majelis, berkaitan ini semua orang bisa membaca, namun siapa tahu mungkin dari pihak terdakwa bertanya berkaitan dengan Undang-Undang, karena tidak mungkin," ucap jaksa terpotong.

Mendengar pernyataan jaksa itu, Haris kemudian menyatakan keberatan.

"Keberatan majelis, JPU berasumsi," kata Haris kepada majelis hakim.

"Statementnya diperbaiki JPU. Jangan pakai asumsi," sambung Haris.

"Ya ya jangan memberikan pendapat terhadap ahli. Ini maksudnya ditampilkan ini untuk Undang-Undang gitu ya?" tanya hakim kepada ahli.

"Tanya saksi ahli, ahli butuh ga?" ucap Haris.

"Ya, ya, saudara membutuhkan enggak?" tanya hakim kepada ahli.

"Ya bagi saya akan membantu saya untuk menjelaskan," jawab saksi ahli.

"Nah kalau gitu majelis, mohon maaf, biar saksi ahli minta pasalnya disebut, baru JPU buka. Misalnya saksi ahli bilang 'buka pasal 5', buka pasal 5. 'Buka pasal 100', buka pasal 100. Itu baru kelihatan ahlinya," jelas Haris.