TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan Mahkamah Konstitusi menjadi seperti 'keranjang sampah' bagi banyak pihak yang mencari jalan keluar dalam merevisi Undang-Undang.

Hal ini merupakan respons Perludem terhadap kian ramainya gugatan ke MK yang berkaitan dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelang hari pencoblosan.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan, ramainya gugatan UU ke MK ini juga didorong oleh DPR selaku pembentuk UU yang tertutup soal menerima revisi.

"Saya melihatnya MK jadi seperti jalan keluar ketika pembuat undang-undangnya tidak melakukan tugasnya. Harusnya kan ini dibuatnya pembentuk undang-undang, tapi pembentuk Undang-Undang tidak melakukan itu," kata Ninis, sapaan akrabnya, kepada awak media, Jumat (11/8/2023).

"Seperti di 2019 kan ada usulan agar pemilunya enggak serentak lagi, tapi kan enggak mau direvisi, akhirnya mereka ke mana? Ke MK. Jadi MK jadi seperti 'keranjang sampah,' karena tertutup melakukan revisi dan MK akhirnya masuk ke ranah-ranah yang sifatnya teknis," tambahnya.

Dalam mengurus ranah teknis ini MK pun jadi turut mengatur ihwal penghitungan suara lebih dari 12 jam, soal anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), hingga pindah pilih.

"Pemilu dan MK harusnya tidak sampai situ," tutur Ninis.

 
"Masalah dalam proses kita membuat legislasinya karena tertutup usulan revisi. Makanya ya (jalan yang dipilih) Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) atau MK," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, seperti yang dibeberkan oleh Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini total sejauh ini sudah 105 kali UU 7/2017 diuji selama MK menangani pengujian UU.

Baca juga: UU Pemilu Paling Banyak Digugat ke MK, Perludem: Parpol Mau Diuntungkan

Hingga saat ini banyak UU yang sedang digugat di MK seperti masa jabatan usia calon presiden dan calon wakil presiden, masa periode anggota legislatif, hingga ambang batas presidential threshold (PT).