TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 mengatur pupuk bersubsidi hanya bisa disalurkan kepada petani yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

Sementara, isu pupuk yang langka masih menjadi permasalahan besar bagi para petani di Tanah Air.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta  pemberian subsidi pupuk kepada para petani agar disalurkan sesuai nama dan alamatnya.

Harapannya, upaya penyaluran pupuk subsidi tersebut dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Kalau sistem ini kurang efektif, maka akan diubah, yaitu mencari cara yang paling efektif supaya pupuk itu diterima ke tangan yang berhak. Jadi, siapa yang berhak menerima itu sesuai data by name by address,” ujar Ma'ruf.

Hal tersebut diungkapkan olehnya di Masjid K.H. Hasyim Asy'ari Ma’had Bahrul Huda, Jl. Letda Sucipto, Perbon, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Dirinya mengatakan pemerintah belum mematangkan pembahasan mengenai kemungkinan penggantian pupuk diberikan dalam bentuk tunai.

“Apakah nanti dalam bentuk uang, itu belum, belum sampai ke sana,” tutur Ma'ruf.

Ma'ruf menyebutkan sempat ada usulan agar bantuan dari pemerintah diberikan secara tunai.

Namun, adanya pertimbangan lebih jauh mengenai risiko uang yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

“Kalau dulu bantuan tunai itu memang iya. Waktu itu ada usulan supaya diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat,” jelas Ma'ruf.

“Walaupun ada pikiran kalau dalam bentuk tunai nanti tidak dibelikan beras, tapi dibelikan rokok gitu kan,” tambahnya.

Disisi lain, dirinya menyebutkan keunggulan apabila bantuan tunai diberikan, yaitu tidak perlu menyiapkan kantong beras dan dapat menghidupkan warung-warung kecil yang ada di lingkungan masyarakat.

“Tapi setelah dipertimbangkan, kemudian lebih efektif, lebih bagus. Tidak perlu menyediakan kantong berasnya, tidak perlu juga harus diangkut dari satu daerah, sehingga bisa membeli berasnya di warung-warung sekitarnya, juga menghidupkan warung kecil. Dan ternyata itu lebih efektif dan lebih sampai kepada yang berhak," ungkap Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, pemerintah akan mengambil langkah terbaik dalam melakukan antisipasi kelangkaan pupuk di kalangan petani.

“Pupuk ini sedang dipertimbangkan dan saya kira akan diambil cara yang terbaik. Kalau itu yang terbaik, tentu akan diambil,” pungkas Ma'ruf.