TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajarannya membahas terkait polusi udara di Jabodetabek yang dinilai semakin buruk.

Dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar hari ini, Senin (14/8/2023), Jokowi mengatakan, kualitas udara di kawasan Jabodetabek sangat buruk dalam sepekan terakhir.

"Hari ini kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘Tidak Sehat’," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan situasi udara di Jakarta.

Orang nomor satu di Indonesia ini, mengatakan ada faktor kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

Kemudian, faktor pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.

Baca juga: WFH dan Sekolah dari Rumah, Efektifkah Kurangi Dampak Polusi Udara di Jakarta? Begini Kata Dokter

Oleh sebab itu, Jokowi pun menyampaikan sejumlah instruksi untuk menangani polusi udara di Jakarta.

"Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait," jelasnya.

Pertama, kata Jokowi, yakni jangka pendek.

Jokowi menyebut, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.

"Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek."

"Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran. Siapkan anggaran," ungkap Jokowi.

Bila diperlukan, Jokowi menyebut, kantor perlu mendorong pelaksanaan kerja secara hybrid working: work from office, work from home.

"Mungkin saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di Rapat Terbatas ini apakah 75:25 atau angka yang lain," terangnya.

Kedua, dalam jangka menengah.

Jangka menengah tersebut, yakni konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.

"Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian Kereta Cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," kata Jokowi, dilansir Setkab.go.id.

Baca juga: Penyebab Polusi Udara di DKI Jakarta Kian Memburuk, BBM dan Gas jadi Penyumbang Polusi Terbanyak

Ketiga, menurut Jokowi, dalam jangka panjang perlu memperkuat aksi mitigasi.

Lalu, adaptasi perubahan iklim harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.

Terakhir, yaitu mengedukasi publik yang seluas-luasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden, KH Maruf Amin, menegaskan Pemerintah selama ini telah secara serius menanggulangi polusi udara di wilayah Jabodetabek.

Diketahui, kualitas udara Jabodetabek menjadi sorotan karena masuk kategori terburuk.

"Saya kira pemerintah memang serius ya untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek ini ya," kata Maruf di Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Maruf menuturkan, Pemerintah telah menggunakan kendaraan listrik untuk transportasi umum, sebagai langkah perbaikan udara.

"Selain untuk kemudian supaya banyak menggunakan kendaraan umum, yang sekarang ini sudah mulai menggunakan bus-bus listrik ya," ucap Maruf.

Selain itu, Maruf mengatakan, Pemerintah telah membuka ruang terbuka hijau yang dapat meminimalisir polusi.

Di sisi lain, Wapres menjelaskan selama ini kendaraan menjadi penyumbang solusi terbesar di Indonesia.

"Sebab polusi yang paling besar itu kan dari kendaraan, jadi ada melakukan perubahan. Dan terus dikaji hal-hal yang mungkin bisa lebih baik lagi," jelasnya.

Respons Pj Gubernur DKI Jakarta

Dikutip dari TribunJakarta.com, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan cara untuk mengatasi masalah kualitas udara di ibu kota yang terus memburuk dalam beberapa hari terakhir ini.

Menurut Heru Budi, upaya yang dilakukannya untuk menanggulangi polusi udara di Jakarta, satu di antaranya yakni menambah ruang terbuka hijau (RTH).

“Kami setiap Minggu menambah RTH, setiap kelurahan tiap tiga bulan menambah ruang terbuka hijau.

"RTH yang sekarang dirawat termasuk media tanam pohon,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendgari), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Lebih lanjut, Heru Budi menyebut, Pemprov DKI terus menggalakkan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara yang sebagian besar disumbang oleh sektor transportasi.

Seperti mengganti armada bus Transjakarta konvensional dengan kendaraan listrik.

Selain itu, Pemprov DKI terus berupaya mengganti kendaraan operasional jajarannya menjadi lebih ramah lingkungan.

Baca juga: Presiden Jokowi Panggil Pemrov DKI hingga KLHK untuk Rapat cari Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta

Pemprov DKI pun, kata Heru Budi, juga terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan transportasi umum, sehingga masyarakat bisa beralih menggunakan angkutan massal.

“Kami menggalakan transportasi moda umum, seperti kereta umum, MRT, LRT, dan lain-lainnya,” kata Heru Budi.

Sebagai informasi, kualitas udara di Jakarta sempat jadi yang terburuk versi situs IQAir pada Selasa (8/8/2023).

Indeks Kualitas Udara (AQI) pada Selasa, sekira pukul 05.00 WIB, mencapai 160 dengan konsentrasi polutan utama PM2.5 sebesar 72 mikrogram per meter kubik.

Nilai ini menempatkan kualitas udara Jakarta menjadi yang paling terburuk di dunia.

Disusul Johannesburg, Afrika Selatan (152); Beijing, Tiongkok (152); Santiago, Cili (131); dan Lahore, Pakistan (112).

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Fahdi Fahlevi, TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)