Salah satu indikator utama Pemerintah di tahun 2023 ini adalah kinerja Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) yang pada tahun ini ditetapkan pada para korban dari 12 peristiwa HAM di masa lalu.

Pemerintah telah bekerja keras untuk menyelesaikan pemulihan hak korban HAM di masa lalu sebagai wujud nyata komitmen untuk mendukung penghormatan pada HAM.

Baca juga: Satire Jokowi saat Pidato di Sidang Tahunan MPR: Jalan Tol Enggak Bisa Dimakan, Ya Memang

Pemerintah telah berupaya untuk mengedepankan rekonsiliasi dan membangun perdamaian. Selain itu, dalam rencana kerja Pemerintah, Program Pemajuan HAM di berbagai Kementerian/Lembaga terkait masih terus berupaya untuk menegakkan dan menginduksi prinsip-prinsip HAM.

6. Mengenai komitmen Pemerintah dalam memajukkan stabilitas politik, hukum, dan keamanan melalui penguatan peran dan fungsi sistem peradilan dan penegakan hukum.

Pemerintah dan DPR telah melahirkan beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disetujui menjadi Undang-Undang pada 1 Januari 2023 lalu.

Dalam hal ini, Pemerintah telah mencoba untuk menerapkan upaya reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Selain itu, program-program Presiden (Pemerintah) yang telah ada dan dijalankan seperti Revolusi mental dan reformasi birokrasi telah menjadi inspirasi bagi strategi reformasi kultur dan struktural pada seluruh Kementerian/Lembaga, khususnya institusi Penegak Hukum yang masih menjadi sorotan masyarakat.

7. Dorongan Presiden terhadap perbaikan atau reformasi Hukum dan peraturan juga terlihat pada upaya untuk mengatasi mafia tanah dan melakukan reformasi agraria.

Pada tahun ini, Presiden tetap memberikan instruksi untuk menjalankan reformasi agraria untuk mendorong pemerataan dan pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, sistem penegakan hukum juga terdorong untuk mendukung pemberantasan mafia tanah yang selama ini terus menjadi permasalahan kronis di Indonesia.

Institusi Penegak Hukum membuka diri untuk dapat menampung aspirasi masyarakat terhadap mafia tanah dan berupaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus mafia tanah.

8. Namun begitu, tentu masih terdapat beberapa kelemahan dan hambatan yang masih menjadi catatan bagi Pemerintah dalam sistem penegakkan hukum di tahun 2023-2024 ini.

Dalam hal ini Pemerintah perlu kembali berfokus untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang masih ada.

Agenda penegakan hukum perlu diarahkan secara berkesinambungan terhadapa upaya-upaya berkelanjutan, seperti penerapan keadilan restoratif, peningkatan pemberantasan korupsi, reformasi kultur dan struktur di lembaga peradilan dan penegakkan hukum, penyelesaian overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan, pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.