Berbagai dukungan dan masukan terhadap upaya penataan regulasi merupakan salah satu langkah strategis yang utama dalam melakukan reformasi hukum dan transformasi pembangunan yang berfokus pada kemudahan dan penyederhanaan sehingga lebih terarah pada output regulasi dan sistem yang berkelanjutan.

2. Hal selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah upaya untuk melaksanakan reformasi struktural dan kultural di seluruh lembaga negara, khususnya lembaga penegak hukum dan peradilan. Banyak fenomena permasalahan yang terjadi di dalam internal lembaga penegak hukum dan kultur SDM yang menyimpang.

Hal ini perlu untuk segera dilakukan langkah strategis melalui langkah antisipatif dan responsif dalam menciptakan SDM yang unggul, berintegritas, dan produktif.

Pembangunan dan pengelolaan SDM di bidang penegakan hukum dan peradilan membutuhkan pembangunan sistem yang mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki motivasi kerja yang produktif.

Hal ini dapat diwujudkan melalui sistem meritrokasi atau penilaian kerja yang jelas, reformasi birokrasi yang terukur, penempatan dan pengisian jabatan yang terbuka dan obyektif, serta penciptaan struktur dan fungsi institusi yang responsif dan adaptatif.

3. Dalam Pidato Presiden juga berfokus pada pencegahan korupsi. Pemerintah dalam hal ini telah memperlihatkan komitmen dalam pemberantasan Korupsi.

Meskipun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dapat dikatakan menurun, namun tingkat pencegahan dan penyelamatan keuangan negara meningkat.

Namun begitu, penurunan tersebut tetap menjadi catatan bersama untuk dapat memotivasi perubahan dan peningkatan kinerja.

"Saya mengapresiasi langkah dan strategi ini dimana pemberantasan korupsi, selain melalui penindakan yang menimbukkan efek jera, dapat dilakukan dengan membangun budaya anti-korupsi," ujar Sudirta.

Presiden terus memberikan dukungan terhadap program-program pencegahan dan pendidikan Anti Korupsi yang pada tahun ini telah berjalan efektif dan meningkatkan transparansi dan integritas institusi Pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance.

4. Upaya Presiden untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi juga diwujudkan melalui peningkatan layanan publik. Pembangunan Sistem Penegakan Hukum dan Peradilan diarahkan pada digitalisasi dan berorientasi pada layanan publik.

Transformasi Digital pada sistem laporan kinerja dan layanan publik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, prinsip ini dapat meningkatkan integritas, profesionalisme, dan keterbukaan pada sistem layanan.

Komitmen Pemerintah ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan kultur anti korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi.

5. Catatan Sudirta selanjutnya adalah upaya untuk melakukan pemajuan dan penyelesaian permasalahan Hak Asasi Manusia di Indonesia.