Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyinggung soal adanya potensi terbentuknya perbedaan pendapat para pejabat di internal pemerintahan.

Pernyataan Muzani itu menyikapi terkait adanya kritik dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap program Food Estate yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin

Menurut Muzani, perbedaan pendapat itu wajar terjadi di internal pemerintahan.

Baca juga: Dikritik Keras PDIP, Jokowi Tetap Gelontorkan Anggaran untuk Food Estate di RUU APBN 2024

"Ya selalu saja ada potensi seperti itu, kami tidak menafikan dalam satu perahu, dalam satu mobil perjalanan selalu saja ada orang yang melihat arah kanan, ada yang melihat arah ke kiri dan melihat arah ke depan dan seterusnya. Ada," kata Muzani kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Hal itu juga kata Muzani, sebagai bagian dari dinamika dalam perjalanan suatu pemerintahan.

Sehingga menurut dia, setiap pihak sejatinya bisa menikmati suasana atau dinamika tersebut.

Baca juga: PDIP Kritik Program Food Estate Jokowi, Pengamat: Jangan Cuma Kecam, Gunakan Hak Interpelasi di DPR

"Sehingga ada yang menikmati suasana itu dalam suatu perjalanan, jadi kami memahami itu," tutur dia.

Menurut Muzani, program food estate tersebut merupakan murni diinisiasi oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin," kata Muzani.

"Yang dilaksanakan oleh pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Maruf Amin," sambungnya.

Menurut Muzani, dalam kepemerintahan yang menganut sistem presidensial maka tidak ada program yang dicanangkan oleh kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Termasuk kata Muzani, tidak adanya visi misi menteri melainkan visi dan misi presiden dan wakil presiden.