Mukhtaruddin pun memberikan dukungan kepada Menteri Bahlil yang dipercayakan Presiden Jokowi untuk menghadapi tekanan WTO ini agar tidak gentar ataupun mundur.

“Intinya kita tidak boleh mundur dan tidak boleh kita langsung merasa putus asa untuk menghadapi gugatan di WTO kita harus berjuang terus untuk memenangkan itu,” ujarnya.

Menurutnya program hilirisasi sebuah keniscayaan yang harus digenjot oleh pemerintah, pasalnya industri global ke depan akan beralih dari energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi sebuah kebutuhan secara global.

“Kita memperkuat dengan argumentasi hukumnya, kemudian upaya-upaya diplomasi sehingga diharapkan kita bisa memenangkan banding, karena hilirisasi ini merupakan suatu keniscayaan yang harus kita lakukan dalam rangka kita memperkuat industri nasional kita, dan kita punya semua daripada bahan baku untuk transisi energi ke depan yang sustainable energi itu,” katanya.

Satu diantara kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah saat ini tidak lepas dari keinginan bersama, yakni melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi baterai.

Menariknya kata Mukhtaruddin semua bahan baku baterai storage itu ada di Indonesia, hingga kebijakan hilirisasi ini perlu dipertahankan bersama.

“Ke depan ini kan pasti kita sudah akan melakukan transisi energi, dari energi fosil ke energi baterai. Kalau di industri baterai energi listrik maka kuncinya adalah baterai storage dan bahan bakunya sebagian besar ada di Indonesia, kita penghasil nikel di dunia, belum lagi bauksit dan lain-lainnya,” ucapnya.

Bagi Mukhtaruddin hilirisasi bukan hanya soal nilai tambah melainkan juga menyangkut kedaulatan energi Indonesia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun.

Baca juga: Dukung Menteri Bahlil, Pakar Setuju Pajak Minimum Global Dikaji Ulang

“Oleh karena itu kita ingin mendorong agar hilirisasi ini tetap diutamakan, diupayakan dengan catatan kita terus melakukan upaya-upaya agar kita tidak diintervensi terus oleh global terkait dengan masalah kedaulatan energi dalam negeri kita,” tandasnya.