TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat diminta proaktif mencari informasi terkait transportasi alternatif saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta.

Hal ini dikarenakan akan ada sejumlah pembatasan penggunaan transportasi di tanggal 5 hingga 7 September 2023.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati memastikan layanan publik akan tetap berjalan, namun akan ada sejumlah pengaturan selama KTT berlangsung.

"Kita sudah berpengalaman menyelenggarakan event internasional dan semuanya dinilai berhasil dan membanggakan. Tentu juga kita ingin ini berhasil di KTT ASEAN Jakarta," kata Adita pada diskusi FMB9 terkait Kesiapan Venue dan Transportasi KTT ASEAN, Jumat (25/8/2023).

Pemerintah akan melakukan sejumlah pengaturan transportasi untuk menjamu para pemimpin negara dan delegasi yang hadir pada KTT yang tahun ini diketuai Indonesia. 

Pengaturan tersebut dimulai dari pengaturan mobilitas transportasi udara di Bandara Soekarno Hatta, hal ini berkaitan dengan kedatangan dan keberangkatan pesawat, lahan parkir, hingga VVIP room.

Di Jakarta sendiri para delegasi akan menggunakan kendaraan listrik.

Terkait mobilitas darat para delegasi selama di Jakarta, pemerintah akan melakukan rekayasa lalu lintas, baik yang terencana termasuk apabila terjadi perpindahan yang tidak terduga.

Pemerintah juga akan melakukan penerapan ganjil-genap.

Adita mengatakan Kemenhub telah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya berkaitan dengan pengaturan dan rekayasa lalu lintas selama penyelenggaraan KTT ASEAN.

Jubir Kemenhub mengatakan pada prinsipnya pemerintah berusaha tidak ingin mengganggu pelayanan publik, namun diupayakan mobilitas masyarakat berkurang, 

Salah satunya dengan diimbaunya work rom home (WFH) bagi sektor swasta dan beberapa rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional.

"Ada memang titik-titik yang akan ditutup, tapi juga kita akan berikan jalan alternatif. Dan kemungkinan ada jalan-jalan yang akan diberlakukan buka tutup," ujarnya. 

"Kami akan berikan alternatif dan itu nanti Pemprov DKI, Dishub, maupun Polda Metro Jaya tentu akan memberikan pengumuman jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan," katanya.