TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, selaku yang punya otoritas kepemiluan, disebut gagal memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti atas respons terhadap masih banyaknya eks koruptor yang diusung menjadi calon anggota legislatif (caleg). 

"Dalam konteks demokrasi yang berkualitas kita juga mesti punya suatu cara pandang, bahwa masyarakat luas perlu dilindungi ketika melaksanakan hak pilihnya," kata Bivitri dalam konferensi pers yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch secara daring, Rabu (30/8/2023). 

"Dan sebenarnya itu yang gagal dilakukan di otoritas kepemiluan, ternyata KPU belum bisa memberikan perlindungan itu ke masyarakat," lanjutnya.

Dengan banyaknya eks koruptor menjadi caleg, Bivitri khawatir kualitas demokrasi nantinya akan dipengaruhi oleh kuantitas dari orang-orang yang rekam jejaknya buruk. 

Kekhawatiran Bivitri ini juga didukung oleh aturan yang masih memperbolehkan eks koruptor ini mencalonkan diri. 

"Kabar buruknya secara hukum, sayangnya mereka bisa mencalonkan diri lagi dan itu diperparah Peraturan KPU (PKPU) yang membuka peluang lebih besar lagi orang-orang itu untuk mencalonkan diri lagi sebagai caleg," tuturnya. 

"Tapi tanpa PKPU itu pun sebenarnya sistem hukum kita terlalu longgar untuk mantan koruptor mencalonkan diri lagi," sambung Bivitri. 

Ia juga mengingatkan ihwal aturan-aturan hukum yang ada merupakan produk dari DPR selaku pembentuk UU. 

Menurutnya tentu banyak kepentingan yang dimuat oleh fraksi di DPR saat melahirkan UU. 

"Kita tidak boleh lupa bahwa yang membuat undang-undang adalah politikus, tentu saja 9 fraksi di DPR punya kepentingan untuk mempertahankan pasal-pasal yang menguntungkan untuk mereka," tandas Bivitri. 

Sebagai informasi, KPU RI telah merilis total 52 mantan terpidana yang menjadi bacaleg DPR RI dan 16 bacaleg DPD RI.

Baca juga: Caleg Eks Napi Korupsi Diminta Buat Pernyataan di Alat Peraga Kampanye Luring dan Daring

Sedangkan sebelumnya ICW juga membeberkan ada 12 bekas koruptor yang mendaftarkan dirinya sebagai bacaleg.

Selang beberapa hari, data bertambah. Kini total ada 15 eks napi korupsi yang ingin menjadi anggota dewan berdasarkan data ICW.