Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan dirinya akan menemui Mahkamah Kosntitusi (MK) terkair dengan keputusan memperbolehkan kampanye Pemilu di lembaga pendidikan.

Muhadjir mengatakan dirinya telah menemui penyelenggaran Pemilu soal hal tersebut.

"Sudah, kemarin di TVRI ada KPU, Bawaslu, yang saya minta sekaligus ditinjau dan nanti saya akan ketemu MK untuk menyampaikan sikap yang lebih bijak," kata Muhadjir kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, dikutip Rabu (30/8/2023).

Dia menilai tempat pendidikan di bawah universitas sebaiknya tidak dijadikan kampanye Pemilu 2024.

Menurutnya, banyak tempat kampanye yang tak harus menyasar lembaga pendidikan.

"Tidak usah untuk lembaga pendidikan yang lebih rendah kecuali di perguruan tinggi mungkin bisa dipertimbangkan dengan tata cara dan ketentuan yang relatif ketat," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko Muhadjir: Banyak Tempat yang Bisa Dipakai Kampanye, Tak Harus di Lembaga Pendidikan

Dengan ketentuan yang ketat itulah, Muhadjir meyakini efek-efek negatif akibat kampanye di kampus bisa dihindari.

"Tapi kalau untuk SMA-SMK Aliyah ke bawah tidak usahlah. Kan banyak toh tempat yang bisa dipakai kampanye, tidak harus lembaga pendidikan," tandas Muhadjir.

Baca juga: Komnas HAM: Banyak Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Terbongkar Setelah UU TPKS Disahkan

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye.

Hal itu berdasarkan putusan MK nomor Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023) lalu.