TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus perselingkuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat bahwa pada periode 2020 hingga 2023 ada 172 kasus perselingkuhan yang dilaporkan ke KASN.

Artinya, 25 persen dari keseluruhan pengaduan kode etik dan kode perilaku ASN yang dilaporkan ke KASN adalah kasus perselingkuhan dan rumah tangga ASN.

Baca juga: KASN: Kasus Perselingkuhan ASN Naik 3 Tahun Terakhir, Dilaporkan Ada 172 Kasus

"Ada 172 kasus perselingkuhan yang dimaksud, baik yang dilakukan oleh sesama ASN maupun antar ASN dengan warga masyarakat," kata Kepala KASN Agus Pramusinto dalam webinar bertajuk "Perselingkuhan ASN: Cinta Terlarang, Masalah Menghadang" pada Rabu (30/8/2023) kemarin.

Agus menyebut jumlah itu akan semakin melonjak bila mengakumulasi pengaduan sejenis yang diterima biro SDM dan Badan Kepegawaian Daerah.

"Persoalan selingkuh merupakan sebuah racun atau toxic bagi ASN," ucap dia.

Perselingkuhan ASN kata Agus bisa merusak beberapa hal, mulai kinerja dan karier pelaku hingga nama baik instansi akan rusak.

Baca juga: Kominfo Minta ASN Jaga Netralitas di Media Sosial Jelang Pemilu 2024

Perselingkuhan ASN kata dia juga mengancam keutuhan rumah tangga dan pihak lain serta turut merusak nama baik instansi dan di mata publik.

Hasil pengawasan KASN juga mencatat bahwa penanganan kasus perselingkuhan cenderung lambat dan kompromistis.

Ada beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah benturan kepentingan di antara para pihak yang berkepentingan.

Adanya pandangan bahwa perselingkuhan merupakan persoalan pribadi dan adanya pergeseran nilai nilai budaya.

Agus pun meminta agar unit kerja yang menangani kasus perselingkuhan bersikap tegas, sehingga ada keadilan bagi korban yang diselingkuhi.

"Sudah semestinya unit kerja yang berkepentingan menangani kasus perselingkuhan dengan tegas, cepat,
dengan ketentuan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu Asisten KASN, Pangihutan Marpaung menyebut hampir tiap minggu lembaganya menerima laporan tentang perselingkuhan.

"Hampir tiap minggu mendapat laporan dari masyarakat, tentang masalah rumah tangga PNS. Di kabupaten dan kota, perceraian menjadi sangat tinggi, yang paling fenomenal PNS wanita ceraikan suaminya, lagi ngetren sekali," kata Marpaung.

Marpaung kemudian menyampaikan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi PNS.

Baca juga: Viral ASN Purbalingga Meninggal Dunia saat Ikut Lomba Nyanyi, Rupanya Kena Serangan Jantung

Menurut Marpaung, PNS tidak bisa serta merta bercerai. Ada beberapa syarat kondisi PNS bisa mengajukan perceraian. 

"Ada syaratnya, tidak ujug-ujug PNS. PNS punya aturan kalau PNS mau bercerai, contoh salah satu pihak berbuat zina, salah satu menjadi pemabuk, pemadat, perjudian yang sukar disembuhkan," katanya.

"Atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain  selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan sah, dan tanpa memberikan nafkah lahir batin," ucapnya.

Izin PNS Pria Poligami dan Larangan PNS Perempuan Jadi Istri Kedua

Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) buka suara terkait pegawai negeri sipil (PNS) pria boleh berpoligami dan larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Iswinarto Setiaji menjelaskan ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga: Poligami Tak Direstui, Virgoun Terapkan Silent Treatment Hukum Inara Rusli, Efeknya Merusak Mental

Regulasi itu kemudian diperbarui lagi melalui PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

"Ketentuan mengenai dibolehkannya PNS pria yang beristri lebih dari seorang maupun PNS Wanita yang dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat sudah diterbitkan sejak 40 tahun yang lalu dan bukan kebijakan
yang dikeluarkan oleh BKN, namun sudah lama diatur di dalam regulasi mengenai Izin
Perkawinan dan Perceraian PNS (PP 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan
PP 45 Tahun 1990)," kata Iswinarto dalam pernyataan tertulis, Jumat (2/6/2023).

PNS pria dibolehkan poligami asalkan memenuhi berbagai macam persyaratan serta mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, sehingga prosesnya cukup panjang dan selektif.

Menurut Iswinarto, persyaratan dan ketentuan mengenai izin PNS pria beristri lebih dari satu atau poligami diatur dalam ketentuan Pasal 10 PP 10/1983.
(tribun network/rin/dod)