Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja membahas penyesuaian anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2024, Rabu (13/9/2023).

Dalam rapat itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto absen dan diwakilkan oleh Wakil Menhan Herindra.

Baca juga: RI Belum Bayar Tagihan Proyek Jet Tempur KF-21, Sri Mulyani Mengaku Belum Dapat Update dari Kemenhan

Selain dihadiri Herindra, rapat juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan seluruh kepala staf TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

"Berdasarkan surat dari Banggar maka pada hari ini kita melaksanakam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kali ini diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan, ada surat dari Kemhan, jadi kehadiran pak Wamen sudah sah karena sudah ada surat penugasan darii menteri pertahanan," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid selaku pimpinan rapat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Kemudian juga dengan Panglima TNI beserta seluruh kepala staf dalam rangka pembahasan penyesuaian RKA/KL Kemhan TNI 2024," imbuhnya.

Meutya menambahkan pada rapat hari ini turut dibahas mengenai rencana kenaikan gaji TNI/Polri sebesar 8 persen.

Hal itu berdasarkan surat dari pimpinan Banggar menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan gaji TNI/Polri.

Baca juga: Politikus PDIP TB Hasanuddin Desak Kemenhan Transparan soal Senapan Serbu IFAR

Sebab itu, Meutya membuka rapat dan meminta persetujuan agar rapat digelar secara tertutup.

"Jadi alhamdulillah ini kita bahas minggu lalu belum ada dukungan, jadi sudah ada dan untuk kenaikan gaji berupa 1,671 triliun, untuk tambahan belanja nanti dipaparkan lebih jelas oleh pak Wamenhan," ucapnya.

"Dan rapat dengan ini kita buka dan karena ini sifatnya anggaran Kementerian Pertahanan yang akan membahas juga dukungan termasuk alutsista. Jadi mohon maaf rapat harus kita buka dengan sifat tertutup," tandasnya.