TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, isu krisis iklim di Indonesia minim. Sehingga butuh dorongan politik.

Hal ini disampaikan Ahmad Fathul Bari, dalam diskusi bertajuk 'Rekam Jejak Partai Politik di Isu Iklim dan Transisi Energi: Analisis atas Temuan Media dan Platform Partai', di Jakarta Pusat.

"Kalau dalam konteks politik memang perlu dorongan ya (isu krisis iklim)," kata Ahmad, di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Menurutnya, isu krisis iklim di lingkup internasional sudah menjadi perhatian. Sedangkan, untuk di Indonesia justru sebaliknya.

"Karena pertama, kalau di isu internasional mungkin ini masyarakatnya pun mungkin sudah lebih aware (peduli) terhadap isu ini," ucap Ahmad.

Ahmad berpandangan, sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki kepedulian terkait krisis iklim.

"Walaupun kalau sekarang orang jadi paham. Kalau sekarang kan orang udah di depan mata kita semua kan, bahkan tiap hari kita rasakan panas, kita rasakan air susah di mana-mana, hampir mungkin sebagian besar kita ini minum air selalu beli misalnya, bukan menjadi hak publik lagi mungkin ini air sekarang," kata Ahmad.

"Tapi sebagian besar mungkin juga awareness (kepedulian) terhadap hal tersebut juga minim sekali," sambungnya.

Selain itu, menurutnya, ada perbedaan kepedulian antara usia menengah di perkotaan dengan usia muda atau usia milenial di daerah-daerah.

"Mungkin perkembangannya kalau dulu kita peduli sampah, sekarang kita sudah bicara aspek globalnya dalam konteks iklim. Kalau di mereka (usia muda) mungkin baru hal-hal yang di bawah, walaupun sudah mulai dari sampah, dan lain-lain," ucap Ahmad.

Atas apa yang dijelaskannya itu, Ahmad kemudian mengatakan, hal tersebut perlu jadi perhatian dalam konteks politik dan kebijakan.

Sebab, menurutnya, isu krisis iklim berkaitan dengan kepentingan ekonomi masyarakat.

"Karena pertama, tentu mungkin saja benturan terhadap isu iklim ini berkaitan juga dengan kepentingan ekonomi," kata Wasekjen PKS.

Baca juga: Mayoritas Partai Parlemen Belum Tempatkan Transisi Energi dan Perubahan Iklim Sebagai Agenda Serius

Meski demikian, katanya, pembahasan politik di Indonesia saat ini semakin jarang menyentuh hal yang substantif.

Sehingga, soal isu krisis iklim ini, lanjutnya, perlu didorong secara politik. Salah satunya melalui kampanye calon presiden (capres).

"Kedua, hampir sebagian besar politik kita pembahasannya jarang sekali yang menyentuh substansi," kata Ahmad.

"Perlu didorong juga sebagai isu yang seharusnya dibawa oleh capres. Karena ketika pemilih itu bareng, dengan Pilpres, otomatis orang kan semua melihat capresnya," tuturnya.