TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti banyaknya tenaga honorer bidang administrasi di daerah yang diisi oleh para tim sukses (timses) dan keluarga para kepala daerah serta pejabat setempat.

Menurut Tito, banyaknya tenaga honorer bagian administrasi itu ikut andil menyediot anggaran daerah.

Baca juga: Viral Guru Honorer di Bogor Dipecat karena Ungkap Dugaan Pungli, Ratusan Murid Menangis Tak Rela

"Ini [honorer] tenaga administrasi. Kenapa? Tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ," kata Tito di depan puluhan kepala daerah yang dikumpulkannya dalam acara ‘Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)’ di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Tito menyebut hal itu ketika menyinggung persoalan anggaran Pemda yang banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, salah satunya honorer.

”Ini tenaga administrasi, tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito.

Selain tenaga administrasi, kata Tito, ada juga honorer yang mengisi posisi spesialis tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan.

Atas keberadaan tenaga honorer spesiali seperti tenaga kesehatan, perawat dan guru itu Tito tidak mempersoalkannya lantaran mereka memiliki keahlian khusus.

Yang dipersoalkan Tito adalah pegawai honorer bagian administrasi yang berlatar belakang timses atau keluarga kepala daerah. Menurut Tito, kebanyakan mereka tidak memiliki kerja yang jelas.

“Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” tutur Tito.

Baca juga: Mendagri Tito Jelaskan Kenapa Tahapan Pilkada 2024 Lebih Baik Dimajukan

Tito mengatakan tiap tahun jumlah mereka juga terus menumpuk saat dilaksanakan pemilu kepala daerah selanjutnya (Pilkada) dan kepala daerah di wilayah itu diganti.

Para kepala daerah yang baru membawa orang-orang baru yang berlatar belakang timses atau keluarga sendiri.

”Ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” tambahnya.

Modus Lambungkan Anggaran Belanja Pegawai

Tito menuturkan, banyaknya tenaga honorer ini menjadi salah satu modus yang dilakukan kepala daerah untuk melambungkan anggaran belanja pegawai.

Padahal, tidak sedikit dari daerah itu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat
karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil atau hanya sekitar 2 sampai 3 persen.

Baca juga: Kontraktor Minta Proyek ke Lukas Enembe, Upah Tim Sukses Pilgub Papua